KKB Papua

KKB Serang 14 Pekerja Jalan, Komnas HAM Periksa Bupati Teluk Bintuni, Tapi Jawabannya Aneh

Keterangan Bupati Teluk Bintuni dalam pemeriksaan itu dirasakan aneh karena dia tidak tahu kalau dalam wilayahnya ada proyek pengerjaan jalan.

Editor: Agustinus Sape
Tribun-Papua.com/Marselinus Labu Lela
DIPERIKSA - Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw dan Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey. Dalam pemeriksaan yang dilakukan Komnas HAM, Petrus mengaku tidak tahu ada proyek jalan di wilyahnya. 

POS-KUPANG.COM - Pasca penyerangan 14 pekerja jalan trans Bintuni-Maybrat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Perwakilan Papua memeriksa Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw.

Namun, keterangan Bupati Teluk Bintuni dalam pemeriksaan itu dirasakan aneh karena dia tidak tahu kalau dalam wilayahnya ada proyek pengerjaan jalan.

Untuk diketahui pada Kamis 29 September 2022, Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB) menyerang 14 pekerja jalan trans Bintuni -Maybrat.

Akibatnya, empat orang tewas, sedangkan sisanya selamat dengan luka-luka. Tindakan itu telah menuai kutukan dari warga dan pejabat pemerintah setempat. Mereka menilai tindakan tersebut menghambat pembangunan di wilayah Papua Barat.  

Komnas HAM Papua dan Papua Barat bekerja cepat guna mengusut tuntas kasus pembunuhan tersebut.

Aparat kepolisian juga demikian. Sebanyak 12 orang KKB telah diidentifikasi oleh Polda Papua Barat, dan telah dirilis sebagai daftar pencarian orang (DPO).

Berikut ini nama-nama DPO yang melakukan aksi pembantaian di Teluk Bintuni yakni, Martinus Aisnak, Frangky Muuk, Tom Aimau, Manfret Fatem, Manuel Aimau.

Selanjutnya, Sutiawan Orocomna, Barnabas Muuk, Matias Aisasior, Marthen Aikingging, Willy Sakof, dan Thomas Muuk.

Baca juga: KKB Serang Pekerja Jalan Trans Bintuni-Maybrat, Polda Papua Barat Rilis 12 DPO

Sementara, seorang DPO yang masih di bawah umur lainnya hingga kini belum diketahui identitasnya.

Kali ini, Komnas HAM pun memeriksa Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw. Dalam pemeriksaan tersebut, Komnas HAM menemukan beberapa hal yang aneh.

"Kami sudah periksa namun kok sekelas Bupati dia tidak tahu ada proyek di wilayah itu," kata Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey, Kamis 6 Oktober 2022.

Frits mengaku, selama ini pihaknya tidak mengetahui keberadaan kelompok sipil bersenjata di Bintuni.

"Sayangnya proyek besar sedang dilaksanakan di situ kok sampai mereka dibantai bupati tidak tahu," tuturnya.

Menurutnya, ketidaktahuan Bupati Bintuni merupakan sebuah ironi. "Kami minta agar bupati segera melakukan evaluasi standar teknis terkait pekerjaan di sana," jelas Frits.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved