Berita NTT

DPRD NTT Minta Ada Alokasi Dana BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin

Ansor mengatakan mendukung penuh upaya Dompet Dhuafa NTT untuk berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan untuk menolong masyarakat miskin

Editor: Edi Hayong
POS-KUPANG.COM/IRFAN HOI
Anggota Komisi V DPRD NTT, Muhammad Ansor saat memberikan sambutan di acara pembukaan sekolah DAI Pemberdaya oleh Dompet Dhuafa. Selasa 3 Oktober 2022.   

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Anggota Komisi V DPRD NTT Muhammad Ansor meminta agar ada alokasi anggaran untuk BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin, khususnya di Kota Kupang. Alokasi itu bersumber dari pajak rokok yang dipungut Pemerintah. 

Ansor menyampaikan itu saat memberi sambutan di pembukaan Sekolah DAI Pemberdaya oleh dompet dhuafa, Selasa 3 Oktober 2022 di aula Asrama Haji Kota Kupang. 

Politisi Golkar ini juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran dompet dhuafa di NTT.

Karena merupakan organisasi nirlaba yang bekerja luar biasa bagi masyarakat NTT khususnya kaum marginal tanpa membedakan suku, agama dan ras.

Selanjutnya, Ansor mengatakan mendukung penuh upaya dompet dhuafa NTT untuk berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan untuk menolong masyarakat miskin yang sulit mengakses fasilitas kesehatan.

Baca juga: 22 Lowongan Kerja BPJS Kesehatan Untuk Lulusan S1-S2, Pengalaman Kerja 2 Tahun, IPK Minimal 3,0

Selaku wakil rakyat dapil Kota Kupang, Ansor meminta Asisten 3 setda Kota Kupang Yanuar Dally, yang saat itu hadir, agar Pemkot Kupang, sewaktu menarik pajak rokok sebesar Rp 6 miliar tahun 2023 mendatang, untuk tidak digunakan untuk yang lain tetapi diarahkan ke BPJS Kesehatan untuk proteksi masyarakat Kota Kupang. 

"Tolong Asisten III, Pak Yanuar Dally sampaikan kepada Kabag Keuangan supaya memasukan anggaran ke BPJS Kesehatan pada tahun 2023 minimal Rp 5-6 miliar. Sebab DPRD NTT, Pemprov hingga Pemkot Kupang sudah menghitung kalau dengan Rp 5 miliar, lalu faskes kelas 3 per orang Rp 35.000 mampu mengcover 11.000 masyarakat miskin Kota Kupang yang sulit akses layanan kesehatan," ujarnya. 

Apalagi, menurutnya, ada perjanjian antara BPJS Kesehatan dengan Pemprov NTT dan Pemkot Kupang maupun  DPRD supaya mengcover masyarakat miskin. 

Ia beralasan, banyak orang memiliki kartu BPJS mandiri tetapi tidak sanggup bayar. Karena itu, pemerintah pusat tidak mau membayar itu. 

"Sedangkan BPJS Kesehatan NTT memiliki perjanjian dengan DPRD NTT untuk menanggulangi masalah seperti itu," sambung dia. 

Baca juga: Komisi IV DPRD Kota Kupang Pertanyakan Penonaktifan Peserta BPJS Kesehatan

Dia mengaku, dalam perjanjian kerjasama itu, ada dua pasal yang ditambahkan untuk menanggulangi BPJS Kesehatan masyarakat terutama yang mengalami tunggakan. Pasal itu dimaksudkan untuk adanya migrasi ke BPJS gratis milik pemerintah. 

"Kemudian solusi lain adalah BPJS masyarakat tidak mampu yang sama sekali tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), wajib dikasih," sebut Ansor. (Fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved