BPBD NTT Terus Dorong Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kekeringan dan Karhutla

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM, KUPANG -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD NTT terus mendorong pemerintah kabupaten dan kota agar tetap mengedepankan kesiapsiagaan terhadap Bencana, terutama kekeringan, kebakaran hutan dan lahan ( Karhutla ).

Hal ini disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT, Ambrosius Kodo S.Sos, Rabu 28 September 2022.

Menurut Ambrosius, pihaknya telah mengeluarkan SK Darurat Kekeringan dam Karhutla sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana.

"Kita terus mendorong SK darurat kekeringan dan Karhutla sehingga diharapkan kesiapsiagaan terhadap bencana bisa dilakukan secara baik," kata Ambrosius.

Terkait kondisi kekeringan saat inui, ia menjelaskan, sampai saat ini belum ada pengaduan-pengaduan yang luar biasa. Namun, upaya kesiapsiagaan yang terus dilakukan.

Baca juga: Kepala BPBD NTT Minta Pernyaluran Dana Stimulan Seroja Perlu Dipercepat

"Namun, apabila ada kejadian pun kita akan tingkatkan kesiapsiagaan," katanya.

Ambrosius juga mengingatkan BPBD kabupaten/kota untuk menyiapkan kelompok kerja atau tim untuk melakukan kajian kondisi pada daerah yang telah teridentifikasi rawan bencana kekeringan dan karhutla di wilayah masing-masing.

"Apabila ada laporan yang masuk dari kecamatan atau desa terkait permohonan bantuan akibat bencana kekeringan. Kita harapkan tim itu harus segera turun untuk melakukan kajian dan validasi informasi tersebut," katanya.

Dia mengatakan jika direkomendasikan untuk menetapkan status darurat bencana kekeringan, maka perlu koordinasi lebih lanjut dengan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) untuk mengambil langkah penanganan bencana.

Selain itu, lanjutnya, melalui tim reaksi cepat yang melibatkan unsur pentahelix dapat melakukan pemantauan dan kesiapan distribusi serta logistik.

Baca juga: Kepala BPBD NTT Imbau Masyarakat Waspada Dampak Gelombang Rossby Ekuator

Ambrosius juga menekankan agar adanya aktivasi posko bencana untuk mengendalikan penanganan bencana di daerah masing-masing supaya penanganan dapat dilakukan dengan baik terhadap dampak kekeringan.

Ambrosius terus menerus menekankan pentingnya data dan informasi sesuai kajian BPBD kabupaten/kota. Jika memungkinkan untuk menetapkan status bencana baik siaga maupun tanggap, tentunya hal itu menjadi ruang bagi pemerintah untuk mengambil langkah taktis strategis penanganan kekeringan di wilayah masing-masing.(*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS