Berita Timor Tengah Utara

Diskusi Terbuka Publik Tentang Revisi RT/RW, Wabup TTU Titip Pesan Penting

Konsultasi publik ini memiliki makna yang penting dan strategis sebab merupakan salah satu tahapan dalam proses penyusunan revisi Perda RTRW Kabupaten

Penulis: Dionisius Rebon | Editor: Eflin Rote
POS-KUPANG.COM/DIONISIUS REBON
Wakil Bupati TTU, Drs. Eusabius Binsasi saat memberikan kata sambutan pembukaan kegiatan Diskusi Terbuka Publik Tentang Revisi RTRW Kabupaten TTU, Senin, 26 September 2022 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU- Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Timor Tengah Utara menggelar kegiatan diskusi terbuka publik tentang revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Hotel Victory II, Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU, NTT, Senin, 26 September 2022 ini dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Timor Tengah Utara, Drs Eusabius Binsasi.

Turut ambil bagian dalam kesempatan ini, Kadis PUPR Kabupaten TTU, Januarius Salem, S. T beserta para Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten TTU serta Instansi Vertikal di Kabupaten TTU, Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, para Camat se-Kabupaten Timor Tengah Utara, Tim Pendamping Kegiatan Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Timor Tengah Utara, Ikatan Ahli Perencana (IAP) Provinsi NTT, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama dan LSM serta Tim Penyusun Revisi RTRW dari LP2M Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang.

Baca juga: Berita TTU, Meriahkan HUT Ke-100 Kota Kefamenanu, Etnis Manggarai Sumbang Dua Acara

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Timor Tengah Utara, Drs  Eusabius Binsasi menyampaikan terima kasih kepada tim penyusun revisi RTRW kabupaten TTU, LPPM Institut Teknologi Malang serta bapak/ibu yang terlibat dalam tahap persiapan hingga tahap pengolahan data dan analisis sehingga hari ini kita dapat mendiskusikan hasil kerja tersebut berupa buku fakta dan analisis dalam kegiatan konsultasi publik ini.

Dikatakan Eusabius, konsultasi publik ini memiliki makna yang penting dan strategis sebab merupakan salah satu tahapan dalam proses penyusunan revisi Perda RTRW Kabupaten TTU nomor 19 tahun 2008. 

"Kesediaan bapak-ibu untuk menghadiri konsultasi publik ini merupakan bukti bahwa bapak dan ibu peduli terhadap pembangunan di daerah ini. Semoga bentuk kepedulian itu dapat ditunjukkan dengan pikiran-pikiran yang positif dan konstruktif demi menghasilkan sebuah RTRW yang baik dan berkualitas," ungkapnya.

Baca juga: HUT Kota Kefamenanu, Mantan Bupati TTU Petrus Salassa Beri Tanggapan

Ia menambahkan, salah satu konsiderans Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa, keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. 

Hal ini berarti penataan ruang berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang dan mencegah terjadinya konflik antarfungsi dalam proses pemanfaatan ruang.

Selain itu, penataan ruang juga penting untuk melindungi masyarakat sebagai pengguna ruang dari bahaya-bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan. 

Baca juga: HUT Kota Kefamenanu ke-100, Kabag Protokol dan Komunikasi Setda TTU Apresiasi Keterlibatan Warga

Dalam rangka penataan ruang wilayah Kabupaten TTU, dengan persetujuan DPRD, ucap Eusabius, Pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 - 2028 sebagai acuan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten TTU untuk jangka waktu 20 tahun. 

Meskipun demikian, dalam perkembangannya, muncul berbagai tuntutan perubahan dan dinamika dalam pemanfaatan ruang oleh berbagai sebab maka, pemerintah daerah perlu untuk meninjau kembali Perda RTRW yang ada dengan memperhatikan analisis kemungkinan dan kecenderungan perkembangan yang akan datang berdasarkan fakta yang terjadi saat ini. 

Hal ini merupakan sesuatu yang wajar. Pasalnya, secara legal formal, peninjauan kembali Perda RTRW dimungkinkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa RTRW dapat direvisi 5 (lima) tahun sekali.

Baca juga: Anggota DPRD TTU Yohanes Salem; Perayaan HUT ke-100 Kota Kefamenanu Jadi Titik Evaluasi 

Melihat perubahan yang signifikan selama kurun waktu dua puluh tahun ke belakang maka, tuturnya, Perda RTRW perlu dilakukan revisi. 

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved