DPRD NTT Minta Pemerintah Tingkatkan Edukasi dan Sosoialisasi Pencegahan Stunting di Masyarakat

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT atau DPRD NTT meminta agar pemerintah semakin meningkatkan edukasi dan sosialiasi untuk pencegahan kenaikan stunting di masyarakat.

Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Takandewa menyampaikan kasus stunting merupakan isu nasional, dan Provinsi NTT menjadi titik fokus utama pemerintah pusat.

Politisi dari Fraksi PDIP ini berharap kasus stunting ini menjadi program prioritas pemerintah provinsi dibidang kesehatan maupun kesejahteraan sosial. Namun kata dia perlu adanya program-program yang harus ditanggapi serius oleh pemerintah Provinsi NTT.

Setelah melaksanakan kunjungan kerja dan pemantauan untuk mengamati kondisi dan fenomena lapangan, kata dia perlu ditingkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai persoalan stunting di masyarakat.

"Pola edukasi sangat penting sekaligus menjaga dan melindungi serta perkuat program jangkauan terhadap bumil-bumil kita," ungkapnya

Menurut dia untuk memerangi stunting, wajib dilakukan sejak dini, yakni memberikan pahamanan kepada para ibu hamil yakni dengan edukasi dan sosialisasi untuk dapat melakukan pemeriksaan secara rutin demi menjaga kesehatan dirinya maupun janin.

Menurut dia, di Provinsi NTT sangat kental dengan pangan lokal yang tidak kala saingnya dengan faktor gizi yang ada pada makanan instan.

"Kita punya makanan lokal, sumber daya laut atau ikan yang cukup. Tapi hal ini terjadi pergeseran pola konsumsi dalam keluarga," 

Menurut dia pencegahan stunting harus dilakukan pada tahap seribu hari kehidupan pertama. Artinya perlu intervensi dalam hal gizi dan perlu menjaga pola konsumsi makanan.

Ibu-ibu hamil juga perlu melakukan pemeriksaan rutin pada pusat pelayanan kesehatan terdekat.

Baca juga: Dukung Pemerintah Perangi Stunting, DWP Prov NTT Beri Makanan Tambahan Bagi Balita di Penfui Timur

"Faktor-faktor ini yang perlu dianggap serius disamping faktor eksternal," ucapnya

Disampaikan terdapat beberapa faktor sosial atau budaya setempat yang dapat menggangu proses kehamilan seorang perempuan, yang berdampak menjauh dari pusat pelayanan kesehatan maupun kehidupan sosial.

Disampaikan faktor eksternal seperti ibu-ibu hamil dengan faktor sosial atau budaya setempat yang belum diakui proses kehamilan atas proses pernikahan, menyebabkan ibu-ibu hamil "terlantar" atau menjauhkan diri dari pusat pelayanan kesehatan.

"Perlu ditingkatkan edukasi dan sosialisasi pencegahan stunting baik oleh pemerintah maupun pihak lain yang berkompeten dalam menangani kasus stunting ini," jelasnya