Berita Kota Kupang
Ketua DPRD NTT: Perbedaan Dengan Eksekutif untuk Menemukan Titik Temu
Tidak apa-apa kita berbeda. Berbeda itu ada dalam tujuan untuk menemukan titik perbedaan kita dan menyelesaikannya seperti apa
lihat foto
Ia menegaskan, perbedaan tersebut agar saling mengingatkan dengan prinsip pasti ada jalan keluar agar proses ini tidak boleh staknan.
"Bukan bermaksud untuk menyandra tapi saya ingin memastikan semuanya perjalan dengan baik sehingga saya kawal sampai paripurna," sebutnya.
Dalam hitung-hitungan DPRD, anggaran yang digunakan sebelum perubahan tersebut senilai kurang lebih Rp 187 miliar. Pihaknya tetap menghargai dan menghormati pola pengunaan anggaran tersebut tetapi mestinya harus memilah secara selektif mana yang memenuhi kriteria dan mana yang tidak.
"Jadi pergub tersebut ketika dikeluarkan, langsung diterjemahkan ke RKA dan masuk ke postur APBD yang awalnya RAPBS lalu ke RAPBD. Perubahan terhadap belanja yang lain baik itu rasionalisasi, perubahan maupun penambahan maka diketahui darimana anggaran tersebut. Ini jadi catatan kritis karena perencanaan tidak matang karena tiba-tiba ada kegiatan yang mendesak tapi bukan tiba-tiba, contohnya sebagai kebutuhan PPPK," ujar Emi.
Ia mencontohkan seperti kondisi Covid-19 memang harus melakukan rasionalisasi dan perubahan anggaran oleh presiden karena itu sifatnya sangat darurat.
Ia juga menyoroti soal dana hibah untuk penanaman bambu karena menurut DPRD angkanya sangat fantastis dan sebenarnya tidak seperti itu. Namun sudah diajukan maka harus ada titik temu mengurai jtu di RAPBD.
Baca juga: Pemprov Tunda Tarif Masuk TNK, DPRD NTT: Tidak Punya Pilihan Lain Selain Menunda
"Kita sampai titik ini karena membutuhkan kesamaan berpikir. Untuk menemukan itu kita harus berbeda agar bisa menyelesaikan sebuah persoalan. Kita berbicara regulasi dan kemitraan," tandasnya.
Adapun kunjungan presiden RDTL, Ramos Horta juga terdapat nominal anggaran yang besar. Ia mengaku, daerah memiliki tanggungjawab menerima tamu-tamu luar daerah secara baik. Sebab, dalam pertemuan itu pasti ada dialog-dialog untuk kepentingan masyarakat.
Namun, Emi melihat, angka pengeluaran anggaran pada momentum itu mestinya rasional.
"Saya tidak ingin memperdebatkan soal angka-angka karena ini masih PPAS tetapi sampai pada RAPBD harus diperhatikan secara baik. Kalaupun tidak sepakat maupun sepakat semuanya ada aturan yang mengikat," jelas dia.
Sementara Wakil Gubernur NTT, Josef Nai Soi usai paripurna mengatakan dari rekomendasi tersebut perlu dilakukan analisis terlebih dahulu.
"Yang namanya rekomendasi, kita melakukan analisa, apa benar atau salah. Apa sesuai ketentuan atau tidak. Kan bisa-bisa rekomendasi itu," kata Josef.
Josef justru melihat rekomendasi itu sebagai cara pandang berbeda dari DPRD dan pemerintah. Wagub menyatakan, perbedaan cara pandang ini adalah sebuah kemajuan.
Disaksikan POS-KUPANG.COM, juga anggota DPRD, saat pemberian nomor dan perubahan KUA PPAS Tahun 2022 oleh Pimpinan DPRD dan wakil gubernur, tampak ketua DPRD tidak ikut membubuhkan tanda tangannya karena memiliki pandangan yang berbeda, hanya para wakil DPRD dan Wagub NTT saja yang tanda tangan.
Pemandangan yang ditunjukan para pimpinan tersebut sebagai bentuk tidak sepakat atas Perubahan KUA-PPAS itu pun dipertanyakan anggota DPRD Alex Ofong.
Pertanyaan Politisi NasDem itu tidak dijawab, lantaran pimpinan sidang sudah mengetuk palu menutup sidang. (*)
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS
