Pemimpin Gereja di Papua Minta Keluarga Korban Mutilasi Tidak Menghambat Proses Hukum

Pihaknya juga meminta kasus mutilasi tersebut tidak dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggiring opini di lingkungan masyarakat.

"Jangan juga berlarut-larut, harus segera diproses hukum. Ini yang kami sampaikan, dan kami harapkan supaya hal seperti ini tidak terulang lagi, sebab mereka itu adalah masyarakat kami yang sederhana dan biasa-biasa saja," katanya.

Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Jayapura (PGGJ) di Kabupaten Jayapura, Pendeta Joop Suebu turut mengecam tindakan mutilasi yang dilakukan oknum aparat TNI AD.

Pihaknya berharap kasus tersebut bisa segera diproses hukum secara adil.

"Sebagai tokoh Gereja kami sampaikan berbelasungkawa yang mendalam atas para korban yang telah dimutilasi dan kami harap proses dengan seadil-adilnya bisa dilakukan terhadap para pelaku," tegasnya.

Pendeta Joop Suebu meminta semua pihak untuk tidak melakukan gerakan tambahan, namun mempercayakan penegakan hukum kepada pihak yang berwenang.

"Ketika masalah ini sudah diambil alih oleh aparat penegak hukum, biarkanlah mereka bekerja agar para pelaku bisa dihukum dan divonis sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia," kata  Pendeta Joop Suebu.

"Saya mengimbau kepada seluruh warga Papua dan warga gereja dengan adanya kasus ini untuk kita berdoa bagi keamanan dan ketertiban di tanah Papua," ucap Joob Suebu.

Ia meminta pihak yang berseberangan dengan pemerintah untuk tidak memanfaatkan kasus ini untuk kepentingan politik Papua Merdeka.

Sebaliknya, masyarakan bisa kembali untuk bersama-sama membangun Papua lebih baik.

"Untuk saudara-saudara yang tidak seideologi, kami sampaikan mari kita kembali bergabung dengan NKRI. Mari kita membangun daerah kita masing-masing, karena berjuang yang dilakukan saat ini adalah sia-sia," imbaunya.

"Hari ini kita memiliki ideologi yang berbeda dan dengan itu masyarakat kita yang menderita," pesannya.

Baca juga: Temui Panglima Tertinggi KKB Papua, Komnas HAM Berniat Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM 

Menurut Joop Suebu, pemerintah sudah memberikan kebebasan kepada masyarakat Papua atas lahirnya Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Otonomi khusus (Otsus).

"Kita bebas untuk menjadi pejabat, Bupati atau Wali Kota di Tanah kita sendiri, sehingga mari manfaatkan itu dengan baik, bangun wilayah kita Tanah Papua ini dengan baik demi kesejahteraan masyarakat kita sendiri," pungkasnya. *

Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dengan judul Tokoh Gereja Papua Desak Proses Hukum Kasus Mutilasi di Mimika Terbuka, Masyarakat Diimbau Tenang

Ikuti berita Pos-kupang.com di GOOGLE NEWS