OJK Tindak 6 Investasi Ilegal

Masyarakat diminta melakukan deposit dan melakukan rekrut member untuk mendapat bonus lebih tinggi. Aplikasi tersebut telah mendapatkan rating 4,4 bintang dengan 4.000 ulasan. Satgas Waspada Investasi (SWI) yang terdiri dari 12 kementerian dan lembaga termasuk OJK meminta masyarakat tak ikutan bergabung di aplikasi itu.

OJK memastikan aplikasi tersebut merupakan platform investasi ilegal dan tidak memiliki perizinan dari regulator manapun.

Dari enam perusahaan itu, lanjut Japarmen, Advantage Global Technology (AGT) menjadi perusahaan yang paling banyak menyumbang korban, yakni mencapai 10 ribu orang. Namun hingga kini belum ada satupun korban yang melapor ke OJK.

"Sampai saat ini belum ada satupun yang lapor ke OJK, ngak tau kenapa, padahal itu juga akan kami jadikan dasar untuk mengadukan ke Satgas Waspada Investasi (SWI) pusat dan daerah, " kata dia.

Menurut Japarmen, pihaknya hanya memiliki wewenang dalam mengawasi perusahaan investasi yang telah terdaftar dan memiliki ijin lengkap. "Selama tidak terdaftar dan tidak ada ijin dan mereka melakukan aktivitas tentunya Satgas waspada investasi yang bertindak melakukan koordinasi," ungkapnya.

Menurut Japarmen, saat ini pihaknya sudah melakukan berbagai langkah maju guna memberantas peredaran perusahaan investasi bodong di NTT. Salah satunya bekerja sama dengan Direktur Tindakan Pidana Umum (Dirtipidum) Polda NTT.

"Telah disepakati bersamaan Dirpitum Polda NTT secara informal, nanti kita petakan dulu siapa saja pemain-pemain yang ada di NTT, begitu nanti dia bergerak kami infokan ke Polda dan mereka yang bertindak, dan tentunya kami juga melakukan koordinasi dengan kominfo untuk memblokir situsnya," jelas dia.

Untuk memberantas pinjaman online, Japarmen menawarkan dua solusi. Solusi jangka pendek, yakni memberi edukasi kepada masyarakat, pemblokiran, dan upaya penegakkan hukum bekerja sama dengan pihak kepolisian serta SWI sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Untuk solusi jangka panjang, kata Japarmen, dengan membuka akses yang lebih luas kepada masyarakat sehingga dapat meminimalisir ketertarikan masyarakat terhadap pinjol ilegal yang menawarkan keuntungan berlipat ganda.

Selain itu, ada beberapa tips yang perlu diperhatikan masyarakat dalam mengakses pinjaman berbasis aplikasi dalam jaringan yakni meminjam pada fintech peer-to-peer lending yang terdaftar di OJK, yang bisa diperiksa melalui situs ojk.go.id.

Dan juga masyarakat dihimbau untuk meminjam sesuai kebutuhan dan kemampuan, untuk kepentingan yang produktif dan memahami manfaat biaya, bunga, jangka waktu, denda, dan risiko.

Sementara itu, Kepala Kantor BI Perwakilan NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja, mengatakan, digitalisasi merupakan upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi di NTT. Sebab, melalui digitalisasi masyarakat akan dimudahkan dalam bertransaksi tanpa harus menggunakan uang kartal.

"Masyarakat tinggal scan aplikasinya kemudian bisa langsung bertransaksi, tentunya lebih handal, murah dan pastinya lebih cepat," kata Nyoman.

Sistem pembayaran berbasis digital telah diterapkan di sejumlah pusat perbelanjaan dan tempat pariwisata. Kini, Pasar Kasih Naikoten dan Pasar Oebobo di Kota Kupang sudah menerapkan sistem pembayaran berbabis digital. Enam pasar lainnya di wilayah Kabupaten Kupang dan Belu juga Siap digital.

Tahun 2022, demikian Nyoman, BI menargetkan 344.000 masyarakat NTT menjadi user Qris, sementara saat ini baru 13 persen user Qris dari angka yang ditargetkan dan dilihat dari Nomor Induk Kependudukan (NIK).
"Kita juga harus menggunakan aplikasi yang premium terutama menggunakan payment atau mobile banking," kata dia.