Anies Baswedan
Bukan Hanya Surya Tjandra, Mantan Staf Ahok Sunny Tanuwidjaja Juga Dukung Anies Jadi Capres 2024
Seperti Surya Tjandra, kader PSI, yang terang-terangan menyatakan dukungan pada figur Anies Baswedan menjadi calon presiden 2024.
lihat foto
Kendati demikian, Grace menyampaikan Sunny merupakan sosok yang gentleman karena berani mengakui jika saat ini beralih mendukung Anies.
Baca juga: Hasan Nasbi: Kalau Tak Ditunjuk Bu Mega, Ganjar Pranowo Sebaiknya Dukung Saja Figur dari PDIP
"Dan untuk itu beliau mengundurkan diri. Beliau tahu persis sikap PSI terhadap Anies sangat clear tidak akan mentoleransi politik identitas yang dimainkan Anies untuk meraih kekuasaan," tandas dia.
Sementara, Grace menegaskan, PSI sampai saat ini masih menjadi opisisi bagi Anies sejak era Ahok dikalahkan oleh Anies pada Pilkada 2017 lalu.
Mantan Staf Ahli Politik Ahok sejak 2010
Rupanya, Sunny pernah menjadi salah satu orang terdekat Ahok sejak 2010.
Kala itu, kedekatan keduanya terjalin saat Ahok yang masih menjadi anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar itu datang ke Amerika pada 2009 untuk memenuhi undangan salah satu perkumpulan orang Indonesia di sana.
Sunny rupanya menjadi salah satu anggota perkumpulan itu dan saat di negeri Paman Sam itu, Ahok mengakui keinginannya untuk menjadi Gubernur DKI.
"Dia itu diutus oleh organisasi orang Indonesia yang suka membuat acara di Never Day."
"Tahun 2009 dia minta saya ke Amerika, waktu itu saya nolak karena enggak bisa. Akhirnya 2010 saya berangkat," kata Ahok di Balai Kota, Senin 11 Mei 2016, dikutip dari Kompas.com.
Sunny pun mendukung penuh keinginan Ahok dan rekan-rekannya di perkumpulan itu hingga Sunny memutuskan untuk kembali ke Indonesia untuk mendampinginya.
Adapun, posisi Sunny di AS kala itu sebagai mahasiswa S3 di Northern Illinois University.
Juga, tercatat sebagai salah satu peneliti di Central for Strategic and International Studies (CSIS).
Ahok Sebut Analisa Politik Sunny Baik
Ahok mengakui kemampuan analisa politik Sunny yang cukup baik.
Keduanya pun menjadi dekat karena kerap bertukar pandangan terkait kejadian-kejadian politik yang sedang ramai.
"Sunny saat itu kerja di CSIS bidang politik. Suka mengkaji buku, kami banyak bicara. Jadi teman ngobrol. istilahnya jadi orang bertukar pikiran, perlu analisa, ada berita, memberikan pandangan-pandangan politik," kata Ahok.
Namun, meski pernah diakui menjadi staf, Ahok tidak pernah menggajinya dan Sunny bekerja sendiri dengan perusahaan lain.
"Saya juga senanglah dia bisa bicara soal politik, memang dia sekolah itu. Terus ikut sampai saya jadi wagub."
"Makanya saya bilang mau dinamai staf khusus susah juga, karena saya gaji dia juga enggak. Dia kerja sama perusahaan lain," ujar Ahok.
Sunny juga pernah mengakui kedekatannya dengan Ahok.
Meskipun menjadi staf ahli Ahok di bidang politik, Sunny mengaku tidak dibayar sementara staf lain yang digaji menerima honor setiap bulan antara Rp 10 juta hingga Rp 20 juta.
Baca juga: Anies Baswedan Dipuji Karena Perkembangan Transportasi Umum Makin Maju di DKI Jakarta
Berstatus sebagai staf ahli politik Ahok, Sunny dan staf lain rupanya tidak dilantik secara resmi karena aturan Gubernur DKI Jakarta yang tidak membolehkan melantik staf ahli.
"Saya menjadi staf Pak Basuki sejak 2012 saat menjadi Wakil Gubernur. Saya juga tidak digaji," kata Sunny saat menjawab pertanyaan hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin 25 Juli 2016.
Sunny Terseret Kasus Reklamasi
Sunny pernah terseret dalam kasus korupsi penyusunan Raperda Reklamasi dengan terdakwa eks anggota DPRD DKI M Sanusi dan mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) Ariesman Widjaja pada 2016.
Sunny diduga sebagai penghubung antara para pengembang yang terlibat dalam reklamasi pantai utara Jakarta dengan Ahok.
Namun, Sunny pun menjawab pertemuan yang dilakukan Ahok tidak hanya dengan pengembang, tetapi juga dengan semua warga.
"Bukan cuma pengembang, kan biasanya Pak Ahok bisa ketemu mereka sendiri, kadang minta bantu saya jadwalkan," ujar Sunny saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (13/4/2016).
Selain itu, Sunny pernah juga disebut melakukan komunikasi intens dengan pengembang dan DPRD DKI terkait reklamasi pantai utara Jakarta tetapi membantahnya.
"Pertama kalau lihat pembahasan raperda yang dilakukan sejak 2014 ya, pembicaraan dua kali saya dengan Pak Sanusi sih saya kira enggak bisa dikategorikan intens," ujar Sunny saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Senin (5/9/2016).
Artikel ini telah tayang di Kompas.com/tribunnews.com
Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS
