KKB Papua
Dituduh Bunuh Musa Tabuli & Hubertus Maben, Pejabat Ini Jadi Target KKB Papua: Akan Kami Tembak Mati
Sampai saat ini Anggota KKB ( Kelompok Kriminal Bersenjata ) di Papua tak henti-hentinya menebar ancaman pembunuhan. Salah satunya kepada pejabat ini.
POS-KUPANG.COM - Sampai saat ini Anggota KKB ( Kelompok Kriminal Bersenjata ) di Papua, tak henti-hentinya menebar ancaman pembunuhan.
Setelah membunuh belasan warga sipil di Kampung Nanggolait, Kabupaten Nduga, kelompok separatis di Papua kini berulah lagi.
Organisasi sayap TPNPB - OPM ( Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka ) itu
tidak saja menebar ancaman ke warga sipil, tetapi juga kepada para pejabat negara.
Salah satu ancaman KKB Papua itu dialamatkan kepada Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw yang juga mantan Kapolda Papua.
Ancaman kepada mantan Kapolda Papua itu diunggah melalui media sosial dan kini menjadi kabar viral di jagat maya.
Ancaman KKB Papua itu, adalah menembak mati pejabat negara tersebut, lantaran telah menghabisi anggota Kelompok Kriminal Bersenjata yang disebut sebagai pejuang Papua merdeka.
Baca juga: Pasca Bantai Warga, KKB Papua Tembak TNI Polri di Distrik Kenyam Nduga
Anggota KKB yang dihabisi oleh Paulus Waterpauw, dua di antaranya adalah Musa Markus Tabuli dan Hubertus Maben.
"Dua orang ini dibunuh Paulus Waterpauw selama menjabat sebagai Kapolda Papua. Ini baru dua kasus yang dia lakukan," kata seorang pria saat membacakan pernyataan sikap KKB Papua Kodap IV Sorong Raya, Papua Barat.
Video yang berisi pernyataan sikap KKB Papua tersebut, kini viral di media sosial.
Pernyataan sikap itu dibuat di Markas KKB Sarukun, tertanggal 11 Juli 2022 oleh Bayeryansen Koju, Komandan Operasi, Brigjen Deni Mos sebagai Panglima Daerah, Lekagak Telenggen sebagai Komandan Operasi Umum se-Tanah Papua, dan Goliat Tabuni sebagai Panglima Tinggi.

Disebutkan bahwa tak hanya Paulus Waterpauw yang menjadi target KKB Papua, tetapi juga para pejabat lain yang diketahui mendorong pembentukan DOB ( Daerah Otonomi Baru ) di Papua.
Pembentukan daerah otonom baru tersebut, katanya, merupakan rencana pemerintah pusat untuk memperbanyak dan atau mempertebal jumlah prajurit TNI Polri di Papua.
Karena itu, kata pria tersebut, rencana itu ditolak karena upaya yang dilakukan itu hanya untuk memperkokoh kekuasaan Indonesia di Tanah Papua.
"Kami bangsa Papua menolak semua rencana pemerintah Indonesia untuk Papua. Kami tidak mau Papua terus dijajah oleh bangsa kolonial," ujarnya.
Dalam video viral tersebut, KKB Papua juga menyebutkan bahwa para pejabat yang diketahui mendukung pembentukan daerah otonomi baru di Papua, akan menjadi target anggota KKB.