Hubungan Indonesia dan Malaysia Memanas Bisa Perang Dingin , Ancaman RI Bisa Hancurkan Jiran

Ini dikarenakan sistem “Maid Online” itu membuat pekerja migran Indonesia masuk ke Malaysia tanpa melalui pelatihan, tidak memahami kontrak kerja, dan datang menggunakan visa turis yang kemudian diubah menjadi visa kerja.

Baca juga: Kecelakaan di Dusun Fatuklaran Kecamatan Rinhat, Malaka Jasa Raharja Sigap Ambil Langkah Cepat

Kementerian dan lembaga terkait sudah mengadakan rapat untuk menyikapi persoalan itu.

"Dan diputuskan untuk menghentikan sementara waktu penempatan PMI (pekerja migran Indonesia) ke Malaysia hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menghentikan mekanisme sistem Maid Online untuk penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia," kata Judha.

Tak sampai di situ saja, Judha menambahkan bahwa keputusan pemerintah sudah disampaikan secara resmi oleh KBRI di Kuala Lumpur.

Kementerian Sumber Manusia Malaysia pada hari Rabu (13/7/2022) telah menerbitkan pernyataan pers yang menyatakan akan segera membahas isu ini dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia, karena sistem “Maid Online” ini berada di bawah kementerian tersebut.

Baca juga: Ini Penyebab Tiga Fraksi Kecewa Terhadap Tanggapan Pemerintah Dalam Sidang Paripurna DPRD di Malaka

Judha mengatakan sejak penandatanganan nota kesepahaman 1 April lalu, proses penempatan memang belum dilakukan.

Sejauh ini permintaan pekerja migran yang telah diterima lewat “Maid Online” mencapai 15.000-20.000, di mana sekitar 10.000 adalah permintaan dari sektor perkebunan dan manufaktur.

Melihat ketegangan yang terjadi antara Indonesia dengan negaranya, Perdana Menteri Malaysia langsung turun tangan.

Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah menginstruksikan Kementerian Sumber Daya Manusia (KSM) dan Kementerian Dalam Negeri (KDN) untuk segera menyelesaikan masalah nota kesepahaman (MoU) perekrutan tenaga kerja Indonesia yang ditandatangani antara kedua negara.

Baca juga: Ini Penyebab Tiga Fraksi Kecewa Terhadap Tanggapan Pemerintah Dalam Sidang Paripurna DPRD di Malaka

Namun siapa sangka dirinya disebut sebagai pangkal masalah Indonesia menghentikan sementara pengiriman TKI ke Malaysia.

Ismail Sabri mengatakan hal itu harus segera diselesaikan untuk menghindari masalah antara Malaysia dan Indonesia.

“Saya tidak mau (masalahnya) berlarut-larut. Saya katakan kepada mereka untuk menyelesaikannya dengan cepat karena saya khawatir jika kita gagal melakukannya, kita akan memiliki masalah dengan Indonesia, ”katanya kepada wartawan setelah meresmikan Program Kepemilikan Rumah dan Karnaval Jom Beli Rumah kemarini.

Sementara itu, salah satu Anggota Parlemen Malaysia dari oposisi, Lim Guan Eng mendesak PM Malaysia bertanggungjawab.

Anggota Parlemen Bagan ini mengatakan intervensi pribadi perdana menteri dapat segera meyakinkan Indonesia untuk mencabut penangguhan pengiriman TKI Malaysia.

Menurut dia sejumlah sektor sangat bergantung pada tenaga kerja migran dan diharapkan nantinya bisa memacu pemulihan ekonomi pascapandemi di Malaysia.