Ini Penyebab Tiga Fraksi Kecewa Terhadap Tanggapan Pemerintah Dalam Sidang Paripurna DPRD di Malaka

Ini Penyebab Tiga Fraksi Kecewa Terhadap Tanggapan Pemerintah Dalam Sidang Paripurna DPRD di Malaka

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Nofry Laka

POS-KUPANG.COM, BETUN - Sebanyak tiga fraksi kecewa atas tanggapan Pemerintah Daerah Pemda Kabupaten Malaka dalam pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Malaka, ini meminta agar pemerintah dalam memberikan jawaban harus fokus dan  didukung data yang akurat agar dapat dipertanggungjawabkan.

Kita minta agar setiap pertanyaan bisa dijawab  dengan argumentasi data yang valid agar jelas dan tidak membingungkan.

Ketua Fraksi Partai Golkar, Henry Melki Simu  menyampaikan ini dalam sidang paripurna di Aula DPRD, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, pada Senin 11 Juli 2022.

"Terkait dengan urusan belanja modal tahun 2021 yang tidak beres dan dipertanyakan  Fraksi-Fraksi DPRD ternyata hanya dijawab Pemerintah dengan kata; akan ditindaklanjuti atau diperhatikan," katanya.

Baca juga: Di Kabupaten Ende Sempat Tak Miliki Dokter Ahli Ini, Kini RSUD Ende Miliki Dua Dokter Anestesi

Henry Melki Simu mengatakan, ada beberapa item pertanyaan penting yang seharusnya dijawab Pemeimtah ditunjang data yang akurat.

”Dalam pemandangan umum fraksi meminta pemerintah untuk menjelaskan terkait denda akibat keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan namun tidak dijawab secara rinci . Harusnya pemerintah menjelaskan secara rinci terkait  keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan berapa lama serta besaran denda yang harus dibayar tidak muncul dalam jawaban pemerintah," tandasnya.

Kemudian, lanjutnya, pertanyaan fraksi partai Nasdem terkait silpa sebesar Rp 93 Miliar harusnya dijelaskan secara rinci dari kegiatan mana yang tidak terlaksana serta diuraikan per item kegiatan serta jumlah uangnya.

”Pemerintah menjawab tidak secara rinci maka saya sangat kecewa karena dalam pekerjaan septi tank dan Rumah Jabatan Bupati/Wakil Bupati dan Puskesmas Weliman yang belum selesai itu harusnya pemerintah sudah menghitung dan menyampaikan  besaran dendanya agar bisa menjawab pertanyaan fraksi,” ucapnya.

”Kita minta ke depannya pemerintah lebih teliti dan bijaksana dalam menjawab pertanyaan Fraksi. Kita berharap dalam sidang-sidang mendatang dan pemandangan akhir fraksi  jawaban pemerintah harus cerdas dan sesuai apa yang ditanyakan dewan,” tambahnya.

 Anggota DPRD dari Fraksi Malaka Sejahtera, Bernadette Luruk Seran, dalam kesempatan yang sama mengatakan hal senada.

Baca juga: Jadwal Kapal Pelni KM Dobonsolo dan Harga Tiket Rute Sorong - Makassar, Berangkat 28 Juli 2022

"Iya, jawaban pemerintah dalam pemandangan umum fraksi ini menyimpang dari pertanyaan fraksi- fraksi sehingga terkesan tanya lain jawab lain," jelasnya.

Dikatakannya, pemandangan umum fraksi itu merupakan pernyataan politik dari masing-masing fraksi sehingga harus dijawab sesuai kondisi riil di lapangan,  dijawab secara  rinci dan jelas.

Kemudian, Anggota DPRD dari Fraksi Nasdem, Adrianus Tutu Nenometa menilai pemerintah belum menjawab secara tuntas pengerjaan 50 unit sapti tank di Desa Kereana sebesar Rp 840 Juta ini. 

"Dalam pansus DPRD diprediksi pekerjaan itu hanya menghabiskan anggaran Rp 60 Juta per  unit.  Pansus sudah rekomendasi 60 hari supaya diselesaikan tetapi dalam rapat fraksi ini pemerintah tidak menjelaskan secara detail  terkait tindaklanjutnya," tegasnya.

Wakil Bupati Malaka, Louise Lucky Taolin, S.Sos atau akrab dikenal Kim Taolin dalam kesempatan itu mengatakan pihaknya akan memberikan perhatian terkait usul saran anggota Dewan dalam sidang-sidang mendatang.

"Semua usul saran ini baik adanya," singkatnya. (*)