KKB Papua
Profil Vanuatu, Negara yang Dikunjungi Benny Wenda, Getol Dukung Papua Barat Merdeka
Presiden Gerakan Pembebasan Papua Barat Benny Wenda mengunjungi negara Vanuatu, Senin 4 Juli 2022.
Penulis: Alfons Nedabang | Editor: Alfons Nedabang
lihat foto
Sekitar tiga perempat penduduknya tinggal di daerah pedesaan, tetapi sejak kemerdekaan pusat-pusat kota Luganville dan Port-Vila telah menarik banyak orang untuk pindah ke sana.
Lebih dari 100 bahasa dan dialek lokal Melanesia digunakan. Sementara Bislama, bahasa Melanesia berbasis Inggris, adalah bahasa nasional dan, bersama dengan bahasa Inggris dan Perancis, adalah salah satu dari tiga bahasa resmi.
Untuk agama resmi yang dianut oleh penduduk Vanuatu adalah 70 persen merupakan Prostetan. Lalu, agama lain adalah Katolik Roma dan kepercayaan tradisional.
Baca juga: Pemerintah Sementara Papua Gelar Rapat, Ada Benny Wenda dan Senator Spanyol Gorka Elejabarrieta
Tradisi lokal di Vanuatu sangat kuat. Misalnya, wanita umumnya memiliki status sosial yang lebih rendah daripada pria dan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk mengakses pendidikan.
Vanuatu memiliki saluran TV tunggal yang didirikan dengan bantuan Radio France Overseas (RFO) dan disiarkan dalam bahasa Perancis dan Inggris.
Vanuatu masuk ke dalam rumpun Pasifik yang tak memiliki banyak penduduk.
Hingga 2020, berdasarkan laporan Worldbank, populasi di negara ini hanya mencapai 307.150 penduduk.
Jumlah itu bahkan tak lebih banyak dari penduduk Kota Jayapura yang populasinya mencapai 314.000 hingga 2020 berdasarkan catatan dari PopulationStats.
Tak hanya penduduknya yang sedikit, wilayah Vanuatu juga cukup kecil. Vanuatu memiliki luas daratan sebesar Pulau Maluku, yakni seluas 12 kilometer persegi.
Meski negara kecil, Vanuatu terus mengkritik Indonesia dengan menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Papua Barat.
Dalam sidang PBB tahun ini, Vanuatu kembali mengkritik Indonesia.
Apa yang melatarbelakangi Vanuatu mendukung kemerdekaan Papua Barat?
Usai bebas dari jajahan Perancis dan Inggris pada 1980, perdana menteri pertama Vanuatu, Walter Hadye, menyatakan kemerdekaan negaranya itu belum sempurna hingga seluruh bangsa dan wilayah Melanesia, termasuk Papua Barat, terbebas dari kolonialisme.
Pernyataan Hadye itu dinilai menjadi awal mula dukungan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua.
Pada 2010, parlemen Vanuatu bahkan sampai mengadopsi Rancangan Undang-Undang Wantok Blong Yumi atau UU yang menegaskan pengakuan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia.
Baca juga: Pentolan KKB Papua Perkuat Intelijen, Benny Wenda Sesumbar Merdekakan Papua Barat
