Peserta Harap Pemprov NTT Tingkatkan Fungsi Kontrol Moratorium

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM,Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Peserta berharap pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) meningkatkan fungsi kontrol Moratorium.

Kepada POS-KUPANG.COM, Wati Bagang, Staff Rumah Perempuan, setuju bahwa banyak pekerja Migran yang ke luar negeri setelah mengalami persoalan baru ketahuan bahwa mereka berangkat dengan undocumented atau nonprosedural.

Hal ini merupakan catatan penting bagi NTT, bagaimana meningkatkan fungsi kontrol bagi calon pekerja migran yang akan ke luar negeri pada urutan pertama yaitu pada perekrutan awal.

Baca juga: Anggarkan Dana Pelatihan Calon Buruh Migran, Pemda Flotim Raih Penghargaan dari BP2MI

"Pemerintah provinsi NTT memiliki fungsi kontrol yang sangat kuat sehingga tidak muncul lagi pekerja migran ke luar negeri yang undocumented atau nonprosedural,"tegasnya saat ditemui aksi Bakar Lilin Bersama di depan kantor Gubernur NTT pada Sabtu, 2 Juli 2022.

lanjut Wati,harus dipahami bersama bahwa semua orang berhak untuk mencari pekerjaan,karena itu Hak Asasi Manusia namun beberapa rentetan kejadian yang menimpa buruh migran yang berasal dari NTT.

"Ini sangat miris ya,kita berharap keluarga dari Adelina Sau mendapat keadilan dari apa yang dialami di negara penempatan termasuk juga Mariance,"tuturnya.

Wati berharap negara juga turut hadir agar bisa memenuhi hak pekerja migran untuk menghidupi keluarga dan meningkatkan ekonomi di keluarga.

Sedangkan untuk pemprov NTT sendiri, dirinya berharap mampu melakukan terobosan-terobosan untuk memberi perlindungan bagi yang berkeinginan untuk mencari penghidupan menjadi buruh migran dan sebaiknya ada perlindungan sejak perekrutan ,pra penempatan, penempatan,purna penempatan dan pemulangan dengan memastikan mereka selamat.

Selain itu juga diharapkan pemerintah NTT bisa menyiapkan tenaga-tenaga pekerja rumah tangga yang profesional sehingga tidak muncul Adelina dan Mariance yang lainnya termasuk bagaimana NTT melindungi pekerja migran di negara penempatan.

Baca juga: Presiden Meksiko Memberi Tahu Biden, Migran Adalah Kunci Pertumbuhan dalam Pertarungan dengan China

Salah satu peserta aksi damai menuntuk keadilan bagi Adelina,Fr. Jondry Siki,CMF menyampaikan harapan ke depannya birokrasi pemerintah harus merubah sistem,jangan hanya membuat kebijakan-kebijakan tetapi tidak mendaratkan Kebijakan-kebijakan kepada masyarakat,tidak pernah sosialisasi, tidak pernah turun dekati rakyat kecil bahwa negeri kita jauh lebih kaya hanya karena persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang.

Lanjutnya, pertanyaan bagi pembuat kebijakan politik adalah kenapa banyak orang yang pergi ke Malaysia, menurutnya karena tidak adanya lapangan kerja kemudian ada pekerjaan tetapi tidak difasilitasi oleh pemerintah. Sehingga orang sudah tergiur dengan uang lebih besar dengan gaji lebih tinggi,sehingga orang mudah tertipu.

"Itu yang membuat orang dari kampung kita bodoh dalam hal ini pendidikannya kurang dibodohi lagi sehingga ketika ditipu dengan gaji tinggi, langsung jalan,"ungkapnya.

Dirinya juga mempertanyakan kenapa pemerintah dari tingkat RT,RW, Kelurahan dan kecamatan tidak tegas membatasi pergerakan yang menurutnya juga merupakan satu keteledoran atau kelalaian pemerintah dalam kebijakan. 

"Dulu ada moratorium sempat dikeluarkan Gubernur NTT pelarangan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal provinsi NTT tapi masih ada yang berhasil dan sampai di negeri Jiran tidak ada erlindungan," terangnya.

Baca juga: Migran Belarus: Polandia Menghadapi Pelanggaran Perbatasan Baru dari Timur Tengah dan Asia