DOB Papua
Papua Tak Hanya Soal KKB, Tapi juga Ada Rencana Pemekaran Papua Tengah Jadi Daerah Otonomi Baru
Dinamika yang terjadi di Papua selama ini, sesungguhnya tak hanya soal Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB tapi juga ada rencana pembentukan DOB.
"Ini yang membuat kami tidak mau bergabung lagi dengan saudara-saudara kami di Meepago. Kami lebih suka bersama saudara-saudara kami dari kultur Saireri, yakni Serui, Biak, dan Supiori," ujarnya.
Yusup berharap nantinya dalam proses pembangunan, lebih berhasil dan menjadi tuan di negeri sendiri.
Sebelumnya Bupati Nabire Mesak Magai bersikeras menjadikan Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah. Sebab Nabire sangat layak jadi ibukota provinsi.
Secara historis, katanyja, Nabire telah belasan tahun menjadi kabupaten daan saat ini masuk dalam wilayah adat Meepago.
Apalagi Kantor Gubernur Persiapan Provinsi Papua Tengah juga telah disiapkan. Ini merupakan tanda dari bentuk keseriusan masyarakat Nabire siap menjadi ibukota Provinsi Papua Tengah.
Suku-Suku Tolak Nabire jadi Ibu Kota Provinsi
Pada Selasa 28 Juni 2022, Lembaga Masyarakat Adat Nabire bersama 6 suku pemilik hak ulayat Saireri II Nabire menyatakan sikap menolak Kabupaten Nabire menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah.
Pernyataan sikap 6 suku pemilik hak ulayat itu, disampaikan di Distrik Abepura Kota Jayapura Papua.
Pernyataan sikap itu dibacakan Kepala Suku Besar Kepulauan Moora, Donatus Sembor, disaksikan tetua adat dan pemuda.
Dalam pernyataannya, ada 6 hal mendasar yang disampaikan untuk selanjutnya diminta untuk harus dipenuhi.
Pertama, mendukung penuh Kabupaten Mimika sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah.
Kedua, menolak Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah.
Baca juga: Pancing TNI Polri Keluar dari Pos Keamanan, Dua Anggota KKB Papua Malah Dihabisi Sebelum Beraksi
"Bagi kami, Nabire belum siap secara infrastruktur dan pembangunan wilayah, kemudian dari sisi kultural adat berbeda dengan wilayah adat Meepago," terang Donatus.
Ketiga, menolak Nabire masuk dalam wilayah Provinsi Papua Tengah. Nabire tetap menjadi bagian dari Provinsi Papua.
"Kami tegaskan Nabire tetap berada dalam naungan Provinsi Papua atau provinsi induk," tegasnya.