Papua Tak Hanya Soal KKB, Tapi juga Ada Rencana Pemekaran Papua Tengah Jadi Daerah Otonomi Baru

POS-KUPANG.COM - Dinamika yang terjadi di Papua selama ini, sesungguhnya tak hanya soal Kelompok Kriminal Bersenjata atau biasa disingkat KKB.

Saat ini ada juga upaya pemerintah untuk mendekatkan pelayanan dan Pembangunan kepada masyarakat daerah itu. Upaya yang dilakukan adalah menambah satu provinsi baru, yakni Provinsi Papua Tengah.

Untuk hal tersebut, sejumlah kabupaten yang selama ini menjadi bagian dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, akan dimasukan ke dalam Provinsi Papua Tengah.

Meski sampai saat ini belum ditetapkan ibu kota provinsi. namun Kabupaten Nabire disebut-sebut sebagai salah satu daerah yang layak menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah.

Namun upaya itu mendapatkan reaksi dari masyarakat, terutama dari Kepala Suku Napan

Pasalnya, terbetik kabar bahwa Kepala Suku Napan, Yusup Sayori, menolak Kabupaten Nabire ditetapkan sebagai bagian dari Provinsi Papua Tengah.

Baca juga: Pentolan KKB Papua Benny Wenda Sebut Indonesia Membom Papua Barat Pakai Amunisi Eropa

Pasalnya, selama ini masyarakat adat merasa tersisihkan dari berbagai sektor pembangunan.

Hal itu diungkapkan Yusup Sayori di Abepura, Selasa 28 Juni 2022. Ia pun mengungkapkan sejumlah pertimbangan hingga tak mau Nabire masuk ke Provinsi Papua Tengah.

"Dengan alasan apapun, Nabire tidak boleh menjadi bagian dari pada Provinsi Papua Tengah. Nabire ini berbeda kultur dengan wilayah adat Meepago," ungkap Yusup Sayori.

Dikatakannya, berdasarkan pengalaman yang dialami selama ini, banyak hal yang membuat suku asli di Nabire tersisihkan.

Makanya, lanjut Yusuf Sayori, Nabire tak bisa masuk menjadi bagian dari Provinsi Papua Tengah sepanjang Nabire membaur bersama daerah lain dari wilayah aadat Meepago.

"Sepanjang Nabire membaur bersama daerah lain di wilayah adat Meepagi, kami selalu tersisih, sehingga kami tolak bergabung ke Provinsi Papua Tengah," ujarnya.

Menurut Yusuf Sayori, pihaknya tak menginginkan pengalaman sebelumnya terulang, walau pun Nabire menjadi ibukota Provinsi Papua Tengah.

"Kami suku asli ini akan semakin tersisih. Itu yang menjadi alasan utama mengapa kami tolak Nabire masuk ke Provinsi Papua Tengah," katanya.

Dalam hal pembangunan, lanjut dia, hak-hak masyarakat asli disisihkan bahkan dirampas. Padahal tanah Nabire merupakan tanah milik masyarakat adat.

Baca juga: Manuver Benny Wenda di Luar Negeri untuk Papua Barat, Cari Dukungan dari Parlemen ke Parlemen