Inspektur Jenderal Kementan Sebut Sorgum NTT Adalah Masa Depan Indonesia

Lima tim dibentuk untuk melakukan pendampingan pada penyerapan anggaran itu. Fokus utamanya adalah program strategis nasional, prioritas dan super prioritas. Rakor ini merupakan bagian dari strategi mendukung ketahanan pangan yang berdaulat.

Kemetan melibatkan TNI/Polri, kejaksaan dan BPK agar adanya sinergitas antar pemerintah dan penegak hukum. Pemerintah, bisa melakukan konsultasi agar mencegah terjadinya kesalahan dalam perencanaan. Hal lainnya adalah agar anggaran bisa diserap sebaik mungkin dalam pembangunan pertanian.

"APIP dan APH harus jalan bersama-sama agar melakukan pengawasan. Apa maksudnya, agar kualitas pembangunan pertanian kita bisa berkualitas yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran," katanya.

Untuk itu, dia berharap agar tidak ada lagi kerja secara individual ataupun tersekat satu sama lain. Perlunya kolaborasi dari semua pihak untuk bekerja menjaga ketahanan pangan.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Inspektur Daerah NTT, Kanisius Mau, ketika membacakan sambutan tertulis gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat, mengatakan, pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi.

Dengan berbagai dinamika yang ada maka perlu kolaborasi dalam membangun pertanian. Ia menyampaikan, pada tahun 2022 Pemerintah pusat menargetkan peningkatan produktivitas sebesar 7 persen dan ekspor tiga kali lipat.

Bekenan dengab itu, perlunya meningkatkan tanaman pangan hortikultura dan perkebunan untuk mengurangi ketergantungan pada daerah terutama kebutuhan dasar seperti kebutuhan strategis, seperti beras, kedelai jagung, dan sebagainya.

NTT perlu menyiapkan itu dan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikian juga dengan komitmen provinsi pusat dan daerah terlihat jelas, yang memungkinkan dukungan anggaran untuk mengurangi masalah ini.

Dalam amanat RPJMD provinsi NTT, tahun 2021 menargetkan produksi padi sebesar 1 juta lebih ton gabah kering giling, jagung 1 juta lebih ton pipilan kering. Sedangkan tahun 2022 target produksi padi dan jagung masing-masing 1 juta lebih ton.

Tahun ini juga, Pemerintah menargetkan luas lahan seluas 56 ribu hektare untuk komoditi padi yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Targetnya meraup 7 ton per hektare.

Untuk mendukung target pencapaian produktivitas jagung, Pemerintah menerapkan program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS). Tahun 2022, lahan seluas 100 hektar akan ditanami program TJPS.

Pemerintah NTT menggunakan skema pembiayaan dengan melibatkan berbagai komponen terakit. Infrastruktur pertanian untuk pengembangan dan efisiensi juga perlu dilakukan.

"Jaringan irigasi, pengembangan jalan pertanian, dan infrastruktur lainnya harus diarahkan ke kawasan sentra komoditas unggulan sehingga produktivitas petani bisa dipasarkan dengan mudah, berbiaya mruah dan bermuaranya pada peningkatan kesejahteraan petani," jelasnya.

Pemerintah provinsi NTT juga menerapkan program Tanam kelo. Tujaan program itu adalah pemenuhan gizi masyarakat sekaligus mengatasi masalah stunting. Pengembangan kelor hingga 2023 mencapai 50 juta pohon marungga, 8000 daun kering pada areal 5 ribu hektar di 22 Kabupaten/Kota.

Dalam naskah tertulis itu juga, gubernur Viktor mengharapkan untuk peningkatan koordinasi dan kerjasama agar pelaksanaan semua kegiatan hsis berjalan dengan baik. Ia juga mengingatkan agar mengoptimalkan potensi pertanian yang ada untuk mengatasi kemiskinan, menggenjot ekonomi, dan meningkatkan ketahanan pangan.

Peran penyuluh di lapangan, juga diminta untuk dimaksimalkan. Meski begitu, gubernur juga mengingatkan agar pemangku kebijakan wajib menaati aturan dalam pembangunan pertanian. (*)

Berita NTT lainnya