Berita NTT Hari Ini
Inspektur Jenderal Kementan Sebut Sorgum NTT Adalah Masa Depan Indonesia
ini merupakan restu dari semua pimpinan yang ada di NTT untuk menjaga ketahanan pangan dari provinsi ini.
lihat foto
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Inspektur jenderal (Irjen) Kementrian Pertanian (Kementan) Dr. Jan S. Maringka, menyebut, sorgum yang ada di NTT adalah masa depan Indonesia.
Berbagai persoalan pelik berkaitan dengan pangan, menurut dia, lumbungnya ada di NTT.
Sewaktu kegiatan Rapat koordinasi bidang ketahanan pangan di Provinsi NTT, Irjen Jan Maringka menyampaikan itu.
Baca juga: Kementan dan LSMINDO Gelar Workshop Tingkatkan Kualitas Lulusan SMK di NTT
Kegiatan itu berlangsung di aula Hotel Kristal Kupang dengan melibatkan unsur pemerintah, TNI/Polri, BPKP serta Kejaksaan Tinggi NTT, Kamis 23 Juni 2022.
Dia menyinggung kehadiran semua unsur pimpinan terkait dalam acara itu. Sebelum pembukaan, menurut dia, telah ada sesi ngobrol santai di lobby dengan sarapan bersama.
Menurut dia, ini merupakan restu dari semua pimpinan yang ada di NTT untuk menjaga ketahanan pangan dari provinsi ini.
Ada juga arahan dari presiden Joko Widodo yang menyebut NTT merupakan ladang sorgum dan jagung. Untuk itu, tanaman lain tentu tidak akan maksimal jika dilakukan penanaman di NTT.
Baca juga: Tak Gentar Hadapi Tantangan, Siswa SMKPP Kementan Olah Dana PWMP Tuk Kembangkan Usaha
Menyambung arahan itu, Irjen Jan Maringka, menegaskaan, dalam situasi mewujudkan ketahanan pangan itu tentu harus ada suatu pemahaman yang sama. Tujuannya untuk membangun pertanian yang modern dan maju.
Membangun ketahanan pangan, tentu perlu melihat sisi keamanan, juga pada stabilitas. Pada undang-undang juga telah menegaskan adanya kemerdekaan yang berdaulat adil dan makmur. Oleh karena itu, mesti ada kesamaan pandangan dalam pembangunan pertanian.
"Kementerian pertanian harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya. Bapak dan ibu harus bisa duduk bersama. Ini tidak boleh dilakukan oleh kementerian pertanian sendiri," katanya.
Pada tahun 2022, ekspor dari bidang pertanian sebesar 390 triliun, tahun 2020 451 triliun, dan tahun 2021 mencapai 625 triliun. Ini artinya, pada situasi pandemi covid-19 saja, sektor pertanian mampu melakukan ekspor produk. Ekspor juga menunjukkan bahwa hasil itu berasal dari pertanian rakyat, bukan sawit atau perusahaan.
Seharusnya, semua pihak bisa mempertahankan situasi semacam ini. Ekspor dari produk seperti kelapa, pala dan hasil pertanian rakyat, juga menembus angka 3 triliun dalam waktu 5 bulan di tahun 2022. Krisis pangan, mestinya tidak terjadi di negara ini.
Irjen Jan Maringka, mengaku, kebutuhan beras dalam negeri justru tersedia. Bahkan, akan dilakukan pengiriman beras ke luar negeri pada awal bulan depan senilai 100 ribu ton.
Baca juga: Sinergi Kementan-Komisi IV DPR Tingkatkan Kompetensi Petani Milenial, Penyuluh Kabupaten Malaka
Sebelumnya, pihaknya menemukan hanya terjadi penyerapan anggaran dalam 260 kegiatan.
Lima tim dibentuk untuk melakukan pendampingan pada penyerapan anggaran itu. Fokus utamanya adalah program strategis nasional, prioritas dan super prioritas. Rakor ini merupakan bagian dari strategi mendukung ketahanan pangan yang berdaulat.
Kemetan melibatkan TNI/Polri, kejaksaan dan BPK agar adanya sinergitas antar pemerintah dan penegak hukum. Pemerintah, bisa melakukan konsultasi agar mencegah terjadinya kesalahan dalam perencanaan. Hal lainnya adalah agar anggaran bisa diserap sebaik mungkin dalam pembangunan pertanian.
"APIP dan APH harus jalan bersama-sama agar melakukan pengawasan. Apa maksudnya, agar kualitas pembangunan pertanian kita bisa berkualitas yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran," katanya.
Untuk itu, dia berharap agar tidak ada lagi kerja secara individual ataupun tersekat satu sama lain. Perlunya kolaborasi dari semua pihak untuk bekerja menjaga ketahanan pangan.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Inspektur Daerah NTT, Kanisius Mau, ketika membacakan sambutan tertulis gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat, mengatakan, pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi.
Dengan berbagai dinamika yang ada maka perlu kolaborasi dalam membangun pertanian. Ia menyampaikan, pada tahun 2022 Pemerintah pusat menargetkan peningkatan produktivitas sebesar 7 persen dan ekspor tiga kali lipat.
Bekenan dengab itu, perlunya meningkatkan tanaman pangan hortikultura dan perkebunan untuk mengurangi ketergantungan pada daerah terutama kebutuhan dasar seperti kebutuhan strategis, seperti beras, kedelai jagung, dan sebagainya.
NTT perlu menyiapkan itu dan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikian juga dengan komitmen provinsi pusat dan daerah terlihat jelas, yang memungkinkan dukungan anggaran untuk mengurangi masalah ini.
Dalam amanat RPJMD provinsi NTT, tahun 2021 menargetkan produksi padi sebesar 1 juta lebih ton gabah kering giling, jagung 1 juta lebih ton pipilan kering. Sedangkan tahun 2022 target produksi padi dan jagung masing-masing 1 juta lebih ton.
Tahun ini juga, Pemerintah menargetkan luas lahan seluas 56 ribu hektare untuk komoditi padi yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Targetnya meraup 7 ton per hektare.
Untuk mendukung target pencapaian produktivitas jagung, Pemerintah menerapkan program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS). Tahun 2022, lahan seluas 100 hektar akan ditanami program TJPS.
Pemerintah NTT menggunakan skema pembiayaan dengan melibatkan berbagai komponen terakit. Infrastruktur pertanian untuk pengembangan dan efisiensi juga perlu dilakukan.
"Jaringan irigasi, pengembangan jalan pertanian, dan infrastruktur lainnya harus diarahkan ke kawasan sentra komoditas unggulan sehingga produktivitas petani bisa dipasarkan dengan mudah, berbiaya mruah dan bermuaranya pada peningkatan kesejahteraan petani," jelasnya.
Pemerintah provinsi NTT juga menerapkan program Tanam kelo. Tujaan program itu adalah pemenuhan gizi masyarakat sekaligus mengatasi masalah stunting. Pengembangan kelor hingga 2023 mencapai 50 juta pohon marungga, 8000 daun kering pada areal 5 ribu hektar di 22 Kabupaten/Kota.
Dalam naskah tertulis itu juga, gubernur Viktor mengharapkan untuk peningkatan koordinasi dan kerjasama agar pelaksanaan semua kegiatan hsis berjalan dengan baik. Ia juga mengingatkan agar mengoptimalkan potensi pertanian yang ada untuk mengatasi kemiskinan, menggenjot ekonomi, dan meningkatkan ketahanan pangan.
Peran penyuluh di lapangan, juga diminta untuk dimaksimalkan. Meski begitu, gubernur juga mengingatkan agar pemangku kebijakan wajib menaati aturan dalam pembangunan pertanian. (*)
