62 SMA-SMK Dijabat Plt, Pengamat: Kadang Keterlambatan Karena Sedang Memilih dan Memilah

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG-- Sebanyak 62 sekolah SMA-SMK di NTT tidak memiliki kepala sekolah defenitif.

"Sekolah juga tidak netral dari politik apalagi dengan kedudukan kepala sekolah yang menjadi sangat penting untuk stakeholder politik. Oleh karena itu kadang kala keterlambatan itu karena sedang memilih dan memilah," ucap akademisi Undana Kupang, Dr. Marsel Robot, ketika dihubungi, Senin 20 Juni 2022 .

Marsel Robot dikonfirmasi terkait 62 sekolah SMA-SMK di NTT tidak memiliki kepala sekolah defenitif

Pemrosesan kepala sekolah definitif yang lama pun perlu dicurigai agar tidak diisi oleh kaki tangan politik terlebih akan memasuki tahun-tahun pemilu.

Baca juga: LPMP NTT Gelar Rapat Koordinasi Teknis Penanganan Mutu Pendidikan di NTT

Menurutnya, proses memilih dan memilah karena kepentingan politik ini adalah bentuk kejahatan di bidang pendidikan karena akan berpengaruh pada kualitas, kepemimpinan, juga manajemen pendidikan.

"Menurut saya ini cukup riskan ketika kepala sekolah itu sudah menjadi bagian dari politik juga dia ikut menyumbangkan tenaga dan lain hal untuk kepala daerah," tambah dia.

Status kepala sekolah ini, kata Marsel, bukan hadir di sekolah dalam hal manajemen atau sebagai pemimpin pendidikan tetapi bisa jadi menjadi kaki tangan pemerintah atau para politisi.

"Kalau sampai mencari kaki tangan maka penentuan kepala sekolah sangat tergantung pada sponsor tertentu. Bila seperti itu maka kadangkala lamban karena memilih mau pilih siapa," jelasnya lagi.

Baca juga: Peduli Pendidikan di NTT, Kajari TTU & Jajaran Rogoh Kocek Pribadi Bantu Pembangunan Gedung Sekolah

Menurutnya sekolah memang pada prinsipnya harus netral dari aktivitas-aktivitas politik meskipun sangat sulit tetapi hal ini harus bisa diatur.

"Sehingga tidak membuat kerugian misalnya gaji guru honorer akhirnya belum bisa terbayar," tukasnya lebih lanjut.

Hal ini pun perlu menjadi refleksi kritis terhadap pemerintah terutama DPRD untuk mengawasi adanya kepala definitif yang kompeten sebagai fungsi pengawasan.

"Ya, mudah-mudahan mereka mengerti bahwa kedudukan mereka sebagai kepala sekolah bukan menjadi kaki tangan atau pedagang sapi politik yang menarik-narik talinya. Kepala sekolah perlu benar-benar berurusan dengan kesejahteraan sekolah, kualitas pendidikan dan pengajaran," ujar dia lagi.

Baca juga: Belajar dari Finlandia (Catatan Pendidikan di NTT pada Masa Pandemi Corona)

Memang banyak pengalaman kepala sekolah dipilih bukan karena kompetensi yang dimiliki, kata dia, melainkan karena pernah menjadi tim sukses di saat pemilihan lalu diangkat.

"Ini namanya kaki tangan politik tadi," tutup Marsel.