LPMP NTT Gelar Rapat Koordinasi Teknis Penanganan Mutu Pendidikan di NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Christin Malehere

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Demi menjawab permasalahan penanganan pendidikan di wilayah NTT, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi NTT menggelar rapat koordinasi teknis (Rakoortek) bersama Bappeda dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) se-NTT.

Pelaksanaan Rakoortek berlangsung selama tiga hari di Hotel Sotis Kupang terhitung sejak Kamis 19 Mei 2022 malam hingga Sabtu 21 Mei 2022 mendatang.

Kepada POS-KUPANG.COM, Kamis 19 Mei 2022 malam, usai acara pembukaan, Kepala LPMP Provinsi NTT, Ponto Yelipele, S.Pd.,M.Pd. mengatakan dalam rakoortek melibatkan peserta dari Bappeda Provinsi NTT sebagai pemateri dan narasumber.

Pihaknya juga menghadirkan semua kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) dari 22 Kabupaten/Kota.
Ponto menambahkan tujuan Rakoortek untuk mensinergikan antara program dan kebijakan  Kementerian Pendidikan terutama bidang perencanaan dan kebutuhan anggaran berbasis data.

"Melalui rakoortek, kami melakukan kajian dan evaluasi sekaligus menyusun perencanaan dan penganggaran sesuai kondisi daerah agar dapat meningkatkan mutu pendidikan di daerah," pungkasnya.

Dalam sambutannya, Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen pada Kemendikbud RI, Jumeri, S.TP., M.Si.  mengatakan tujuan Rakoortek untuk menyamakan persepsi antara Kemendikbud dan pemerintah daerah untuk menjawab permasalahan sekaligus menemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan mutu pendidikan di NTT.

Terkait kualitas pendidikan, Jumeri menilai NTT harus berjuang keras terutama karakteristik daerah yang sulit sehingga membutuhkan perhatian khusus dan metode penanganan khusus berbasis wilayah agar kualitas pendidikan di NTT dapat bersaing dengan daerah lainnya di Indonesia.

Dalam mendukung provinsi NTT, Pemerintah Pusat melalui kemendikbud memberikan dukungan dan perhatian melalui penyaluran dana. bOS, KIP, PIP, serta bantuan lainnya.

"Kami memberikan perhatian besar untuk NTT melalui berbagai bantuan pendidikan sehingga pemerintah daerah harus mengawasi dan menyalurkannya tepat sasaran," pungkasnya. (CR14)