Latif Gau Sebut Proyek Jembatan Palmerah Flores Direspon PLN

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Proyek jembatan Palmerah di Flores Timur (Flotim), NTT kini mendapat angin segar. Setelah 6 Direktur utama (Dirut) Perusahaan Listrik Negara (PLN) tak memberi minat, proyek akan segera dilanjutkan.

Latif Gau sebagai pihak penanggungjawab dan perwakilan Tidal Bridge menyampaikan proyek Jembatan Palmerah Flores kini ditanggapi serius oleh Pemerintah Indonesia.

Ia menyebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan, telah memastikan kelanjutan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Laut (PLTAL) pada jembatan ini.

Hal tersebut ia sampaikan dalam pertemuan daring tentang proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Laut (PLTAL) Jembatan Pancasila Palmerah, Senin 13 Juni 2022.

Baca juga: Bethesda Yakkum Bahas Penanggulangan HIV-AIDS dengan Timor Leste

PLN juga mulai saat ini juga telah berkoordinasi untuk mendukung proyek ini setelah 6 Dirut PLN disebutnya tidak memberikan kepastian proyek ini terlebih lagi setelah dunia dilanda pandemi.

Sebelumnya ia memaparkan proses rapat pada 29 Agustus 2018 menindaklanjuti MoU PLN dan Tidal Bridge pada 22 Februari 2018 tentang Pelaksanaan Studi Kelayakan dan Analisis Stabilitas Sistem dalam Rangka Pemanfaatan Energi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Tidal Bridge.

Tidal Bridge disebut mengusulkan pendanaan proyek ini melalui Bappenas agar dapat memperoleh pendanaan yang murah, namun membutuhkan rekomendasi dari Kementerian ESDM untuk dapat diproses lebih lanjut.

Sedangkan Kementerian ESDM menunggu rekomendasi dari PLN terkait pengembangan PLTAL tersebut. Tidal Bridge sendiri mengharapkan agar PLN mengirimkan rekomendasi pengembangan PLTAL Jembatan Palmerah Pancasila kepada Kementerian ESDM.

Baca juga: Bupati Malaka Resmikan Gedung Baru Tiga Lantai RSPP Betun

Sesuai RUPTL 2018-2027 sistem Flores baru akan terinterkoneksi seluruhnya pada tahun 2021 dengan perkiraan beban puncak sebesar 92 MW pada tahun 2021 dan akan meningkat menjadi 117 MW pada tahun 2027.

RUPTL adalah rencana pembangkitan, jaringan transisi dan distribusi, serta penjualan listrik dalam suatu wilayah usaha, sesuai aturan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Namun begitu rencana ini tidak berjalan optimal meskipun seluruh biaya, pendanaan kerja, hingga alatnya akan ditanggulangi oleh Tidal Bridge atau dari pihak Belanda.

Ia menyebut hal ini diceritakannya kepada Luhut dan mendapatkan respon baik.

"Sudah diskusi dengan 6 Dirut PLN dan belum ada hasil maka Pak Luhut mengaku malu, 'embarrass,' kata Pak Luhut, karena ini belum selesai juga. Kemudian setelah selesai itu Pak Dirut PLN mengaku bersurat ke Luhut dan Menteri SDM setelah itu Dirut PLN meminta buat WhatsApp group yang ada direksi untuk perhatikan ini," ceritanya.

Baca juga: Kapolres Manggarai: Butuh Psikolog dan Psikiater Dalam Ungkap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak 

Jembatan penghubung Adonara dan Larantuka  sepanjang 800 meter ini dilengkapi turbin penghasil tenaga listrik dari arus laut Selat Gonzalu, Kabupaten Flores Timur, yang diupayakan Mantan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya. Proyek ini pun menggunakan AMDAL internasional yaitu dari ESIA Tilda Bridge

"Kita kasih dana kalau sesuai dengan aturan internasional AMDAL yang dikeluarkan Juli 2021 dan berlaku selama 2 tahun," jelasnya.

Ia juga menyebutkan Kementerian PUPR akan ikut membantu karena selain sebagai PLTAL tetapi juga dimanfaatkan sebagai jembatan.

"Proyek ini mendanai diri sendiri untuk mendapatkan listrik dan masyarakat mendapatkan jembatan," kata Latif.

Andre Koreh yang adalah penggagas proyek ini mengaku proyek ini sebesar 225 juta US ditanggung FMO yaitu pemberi dana dari Belanda yang pada 2020 memang terhambat.

Baca juga: Halal Bihalal Sedaratan Sumba Hadirkan Ustad Dasad Latif 

"Proyek ini energi terbarukan dan lebih murah dari energi fosil yang digunakan oleh teman-teman PLN yang disoalkan adalah bagaimana bisa disetujui PLN untuk dikerjakan oleh Tidal Bridge," tukasnya.

Ia menerangkan Jembatan Palmerah dengan PLTAL ini dapat menghasilkan listrik 300 MW dengan pemasangan awal 100 MW.

"Tapi persoalan itu di PLN karena kalau PLN tidak membeli listrik ini setelah ada," tukasnya.

Pemerintah Indonesia hanya mengeluarkan biaya pada study awal Rp 9 miliar yang mana dari Tilda Bridge dilakukan feasibility study lagi.

"Dari feasibility study sebenarnya sudah layak," tandasnya. (*)

Berita NTT Hari Ini