Berita NTT Hari Ini
Begini Keterlibatan Difabel Dalam Penyusunan RKPD dan Musrenbang Tingkat Provinsi NTT
tingginya angka kematian ibu dan bayi. Diperlukan perhatian dan strategi yang tepat agar target RPJMD terkait AKI-AKD 0 persen, bisa tercapai.
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengaku bangga dilibatkan Pemerintah dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023. Keterlibatan para difabel sejak pra Musrenbang tingkat provinsi NTT pada awal April lalu.
Elmi Sumarni Ismau, perwakilan Garamin NTT, ketika acara penyusunan RKPD dalam Musrenbang tahun rencana 2023 di hotel Aston Kupang, menjelaskan, apresiasinya kepada pemerintah yang melibatkan difabel merencanakan inklusi di NTT.
Rasa bangga juga diutarakan kepada Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat yang mengakomodir difabel dalam staf khusus gubernur.
"Langkah ini merupakan langkah inovatif. Dan bukti keterlibatan Difabel dimana berkontribusi dalam pembangunan yang inklusi dimana bukan hanya slogan tapi hidup dalam kerja-kerja di provinsi NTT," katanya, dalam acara suara anak, suara perempuan dan suara difabel pada kegiatan itu, Senin 25 April 2022.
Baca juga: Sebelum Akhiri Masa Jabatan, Jefri Riwu Kore: Tetap Jaga Persaudaraan

Secara khusus, disampaikan ucapan terima kasih juga kepada DPRD NTT khususnya komisi V yang telah menyusun Perda tentang Pemberdayaan disabilitas dan melibatkan para disabilitas yang ada. Dia menerangkan, upaya yang dilakukan pemerintah pantas mendapat apresiasi.
Difabel NTT akan terus memberikan kontribusi dalam semua bidang dan siap mendukung dalam pembangunan inklusi. Elmi juga menyampaikan 7 isu strategis yang perlu diperhatikan.
Pertama, pendataan dan perencanaan yang inklusi bagi para penyandang disabilitas.
Kedua, penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi penyandang disabilitas.
Baca juga: Kabar Sedih Rianty Cartwright, Sang Suami Terserang Penyakit Ini Sampai Terduduk Lemas di Toilet

Ketiga, perlindungan hak dan akses politik dan keadilan.
Keempat, pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas.
Kelima, pewujudan ekonomi inklusi bagi penyandang disabilitas.
Keenam, pendidikan dan keterampilan
Ketujuh, akses dan pemerataan kesehatan bagi penyandang disabilitas.
"Mohon dukungan pemerintah provinsi NTT untuk mendukung kami lewat perangkat daerah terkait, untuk mendukung tujuh isu strategis ini," tambah Elmi.
Baca juga: NII Mengancam dan Sudah Menyebar di Masyarakat, Moeldoko Minta Warga Hati-hati agar Tak Terpengaruh