Berita Nasional
Jokowi Minta Hitung Ulang, Biaya Pemilu dan Pilkada 2024 Tembus Rp 110,4 Triliun
Tidak hanya jadwal dan pentahapan, Pemerintah pun telah merancang biaya Pemilu dan Pilkada tersebut.
lihat foto
" Agar segera dikejar payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk Pemilu dan Pilkada serentak 2024, Menkopolhukam komunikasi intens dengan DPR dan KPU sehingga perencanaan program nya bisa lebih detail lagi, sehingga regulasi yang disusun tidak multitafsir dan menimbulkan perselisihan di lapangan," tambah Jokowi.
PDIP Sentil Menko Sok Berkuasa
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu, menyinggung keberadaan menteri koordinator (menko) di Kabinet Indonesia Maju yang pongah dan merasa paling berkuasa saat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 digelar pada 14 Februari.
Ia mempertanyakan alasan pengumuman waktu penyelenggaraan Pemilu 2024 tetap pada 14 Februari tersebut dilakukan Jokowi secara langsung.
"Pertanyaannya adalah ke mana menko yang menggalang dukungan palsu tiga periode masa jabatan presiden tersebut? Di mana batang hidung menteri pongah sok merasa paling kuasa itu?" kata Masinton, Senin 11 April 2022.
Lebih lanjut, Masinton menyatakan rencana unjuk rasa mahasiswa yang disebut untuk menyerukan penolakan penundaan pemilihan umum dan perpanjangan masa jabatan presiden harus dimaknai sebagai kritik dan perlawanan anak muda terhadap elite tua yang rakus jabatan dan serakah ingin menguasai sumber daya kekayaan alam Indonesia.
Bahkan, sambungnya, berupaya membajak konstitusi serta menenggelamkan demokrasi.
Ia mengingatkan, esensi dari perjuangan gerakan reformasi dan demokrasi 1998 adalah membatasi kekuasaan.
"Tanpa adanya pembatasan kekuasaan secara demokratis akan melahirkan kesemena-menaan atau tiran, berwatak rakus dan serakah atau oligarki kapitalis," ujar anggota Komisi XI DPR tersebut.
"Panjang umur pemuda Indonesia melawan keserakahan elite tua rakus pembajak konstitusi," sambungnya.
Sebagai informasi, wacana penundaan Pemilu 2024 mencuat dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah partai seperti PKB, Golkar, dan PAN menyatakan sepakat Pemilu ditunda. Wacana ini mendapatkan kritis keras dari banyak pihak.
Menurut sumber CNNIndonesia.com, hulu dari semua arahan kepada partai politik bersumber dari Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Sebelum Masinton, pekan lalu Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul kepada wartawan dengan lugas menyatakan Luhut memiliki kekuatan atau power politik kuat.
Hal tersebut disampaikannya saat dimintai respons terkait pernyataan Jokowi meminta menteri-menterinya setop bicara wacana penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan. Pacul berkelakar mungkin hanya Luhut satu-satunya menteri yang kebal instruksi Jokowi.
"Kalau Pak Luhut ya, monggo saja, bisa evaluasi sendiri, ha ha ha. Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko kan menteri utama bos," kata dia kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 7 April 2022.
