PDIP TERBELAH, Wong Cilik & Pengurus Tingkat Bawah Inginkan Ganjar Pranowo, DPP Mau Lain, Benarkah?

POS-KUPANG.COM - Di tengah panasnya wacana terkait Pilpres 2024, para kader PDIP di Tanah Air dikabarkan terbelah.

Ini terjadi karena hadirnya Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang terus didorong untuk maju menjadi Calon Presiden 2024.

Di satu sisi, wong cilik bersama para kader PDIP di tingkat bawah mendorong Ganjar Pranowo maju ke gelanggang Pilpres 2024.

Sementara di sisi lain, DPP PDIP seakan tak ingin jika sosok yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah itu maju ke arena Pilpres 2024.

Bila selama ini kader PDIP disebut sebagai banteng, maka kalau pilih Ganjar Pranowo dicap sebagai celeng.

Setidaknya itu terkuak dari Pernyataan Ketua DPD PDIP Jawa Tengah (Jateng) Bambang Wuryanto yang juga Ketua Bapilu DPP PDIP.

Bambang Wuryanto yang lebih dikenal sebagai Bambang Pacul ini mengatakan, kader partai yang bicara soal calon presiden (capres) 2024 bukan banteng tetapi celeng.

Baca juga: Megawati Takut Sama Puan Maharani, Di-lockdown Pun Ketua Umum PDIP Nurut: Yang Lain Saya Nggak Ikut!

Pernyataan ini terlontar dalam merespon geliat kader dan pengurus PDIP di daerah yang cenderung mendukung Ganjar Pranowo maju ke Pilpres 2024.

Salah satu kader yang disebut-sebut mendorong Ganjar Pranowo adalah Wakil Ketua DPC PDIP Purworejo, Albertus Sumbogo.

Albertus Sumbogo mengatakan, simpatisan dan kader PDI Perjuangan yang mendukung Ganjar Pranowo hanya menyampaikan aspirasi sebelum Megawati memutuskan capres dari partai banteng untuk Pilpres 2024.

“Ikhtiar politik ini supaya memengaruhi Bu Mega, bisa juga lebih objektif memandang kader PDIP yang baik dan memang punya kans menang,” kata Albertus, beberapa waktu lalu seperti dilansir KOMPAS TV.

Atas sikap dan pernyataannya tersebut, kata Albertus Sumbogo, dirinya siap menerima sanksi hingga pemecatan sebagai kader PDIP, bila apa yang disebutkan itu dinilai melanggar aturan partai.

“Saya sudah katakan sejak awal, kalau sikap dan pernyataan ini dianggap melanggar aturan partai, saya sudah siap kok. Diberi sanksi sampai dengan pemecatan, sebagai pribadi saya sudah siap,” tegas Albertus.

Sampai saat ini, kata Albertus ia merasa masih dalam barisan PDI Perjuangan. Sementara apa yang disampaikan merupakan aspirasi masyarakat.

“Bagi saya, saya masih dalam barisan. Hak bicara, hak aspirasi itu dijamin oleh aturan. Saya tidak memutuskan yang harus jadi Ganjar, bukan. Aspirasi masyarakat ini kan perlu ditampung,” kata Albertus kepada KOMPAS TV.

Dalam sebuah kesempatan, Ketua DPD PDIP Jawa Tengah (Jateng) Bambang Wuryanto memunculkan istilah bukan banteng, tetapi celeng bagi kader PDIP yang mendeklarasikan capres.

”Adagium di PDIP itu, yang di luar barisan bukan banteng. Itu namanya celeng. Jadi, apapun alasan itu yang deklarasi, kalau di luar barisan ya celeng,” ujar Bambang Pacul.

Baca juga: Politisi PDIP Tertawai Anies Baswedan Soal Formula E: Katanya Berkapasitas Besar, Kok Hanya Segini?

Albertus yang juga Ketua DPC SGI (Seknas Ganjar Indonesia) menyoroti sejumlah survei yang memperlihatkan elektabilitas tinggi Ganjar Pranowo.

“Belum (memberi masukan ke PDI-P). Jadi kita masih mengorganisasi diri untuk pewacanaan bersama-sama dengan teman-teman relawan Ganjar yang lain,” ujar Albertus.

Sebagai kader PDIP, ia mengaku akan mengikuti apapun keputusan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDIP.

“Kalau saya secara pribadi, iya (menerima apapun keputusan Ketua Umum). Tapi, teman-teman ini kan bukan hanya orang PDI Perjuangan. Ada banyak komponen masyarakat yang bersama saya,” ucap Albertus.

Ia mengatakan, Seknas Ganjar Indonesia di Purworejo berasal dari berbagai kalangan, mulai advokat, pedagang, seniman, tokoh rohaniwan, anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga relawan Jokowi.

“Sebagai orang Purworejo ingin mendukung orang baik dari Purworejo untuk menjadi capres 2024,” tandas Albertus.

MEGAWATI Larang Kader Bicara Pilpres 2024

SAAT INI, seluruh Kader PDIP diperintahkan untuk tidak berbicara tentang isu Capres 2024 termasuk memberikan tanggapan.

Sanksi akan diberikan jika ditemukan ada kades yang melanggar instruksi tersebut.

Instruksi larangan kader berbicara bursa calon presiden dan wakil presiden 2024 disampaikan secara tertulis oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

Megawati secara tegas mengancam akan menjatuhkan sanksi jikalau ada kader PDIP melanggar perintahnya tersebut.

Perintah Megawati itu tertuang dalam Instruksi Nomor 3134/IN/DPP/VIII/2021 perihal penegasan komunikasi politik.

Baca juga: PDIP Temukan Fakta, Anies Baswedan Punya Surat Sakti Terkait Penyelenggaraan Formula E, Simak ini

Instruksi yang ditandatangani Megawati dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada 11 Agustus 2021 itu ditujukan kepada DPP, anggota DPR RI, DPD hingga DPC PDIP se-Indonesia.

Dalam instruksinya, Megawati menghendaki kader-kader PDIP untuk fokus serta bergotong-royong membantu masyarakat, terutama mereka yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19).

"Ditegaskan kembali kepada seluruh jajaran tiga pilar partai di tingkatannya masing-masing bahwa sebagaimana pasal 15 huruf f Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Tahun 2019 'Dalam Melaksanakan Kepemimpinannya Ketua Umum bertugas bertanggungjawab dan berwenang serta mempunyai hak prerogatif dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden'," demikian petikan penggalan surat yang dikutip Tribunnews.com, Selasa.

Kemudian pada paragraf kedua ditekankan kembali pesan dari instruksi Megawati tersebut agar seluruh kader tak berbicara pilpres.

Kader PDIP diminta disiplin untuk tidak memberikan tanggapan terkait capres dan cawapres.

Megawati mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada kader partai banteng yang melanggar larangan memberi tanggapan mengenai calon presiden dan calon wakil presiden akan dikenai sanksi.

"Agar semua kader berdisiplin untuk tidak memberikan tanggapan terkait calon presiden dan calon wakil presiden, pelanggaran atas ketentuan ini akan diberikan sanksi disiplin Partai," mengutip penggalan instruksi yang diterima Tribunnews.com.

Dipertegas pula bahwa penentuan calon presiden-calon wakil presiden merupakan tugas, tanggung jawab serta, hak prerogatif ketua umum dan telah diatur dalam AD/ART partai.

Baca juga: Sekjen PDIP Berang Luhut Pandjaitan Tak Jaga Mulut Soal Pemilu 2024 Diundur: Jangan Asal Bicara Dong

Sumber Tribunnews.com di internal PDIP menyebut instruksi tersebut berlaku hingga waktu yang tak ditentukan.

Dengan kata lain, semua kader PDIP dilarang bicara soal capres-cawapres 2024 hingga ada instruksi baru.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, surat instruksi partai kepada kader itu dikeluarkan karena partainya menyadari bahwa masalah kepemimpinan nasional bukan hanya melibatkan keputusan partai, tapi juga harus muncul dari kehendak rakyat serta ada unsur campur tangan Tuhan.

Hasto membenarkan bahwa di surat itu kader PDIP diinstruksikan tak bicara soal capres-cawapres yang akan diusung di pemilu 2024.

"Karena untuk menjadi pemimpin di republik ini betul-betul muncul sebagai kehendak rakyat, ada campur tangan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mekanisme partai," kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan, usai pertemuan dengan DPP Gerindra, belum lama ini.

Kata Hasto, kongres partai sudah mengamanatkan agar keputusan menyangkut pemilu dan pemilihan presiden-wakil presiden diambil oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Namun, PDIP juga menyadari bahwa prioritas saat ini adalah penanganan pandemi covid-19.

"Kongres sudah mengamanatkan kepada Ibu Ketua Umum untuk memutuskan siapa capres dan wapres yang akan datang dan kehendak rakyat itu sebagai panduan yang terbaik. Tetapi skala prioritas saat ini itu adalah terkait dengan pandemi dan bagaimana partai berkonsolidasi," urai Hasto.

Dalam konteks konsolidasi itu juga maka dialog dengan Gerindra yang dilaksanakan itu menjadi penting. Bagi PDIP, pertemuan ini adalah juga bagian dari konsolidasi nasional.

"Karena terkait dengan calon pemimpin itu tugasnya partai untuk menyiapkan calon pemimpin di dalam proses kaderisasi yang sistemik," tukas Hasto.

Sebelumnya pada akhir pekan lalu kelompok masyarakat dari berbagai elemen yang tergabung dalam Sahabat Ganjar mendeklarasikan dan mendukung Ganjar Pranowo untuk ikut Pilpres 2024.

Baca juga: PDIP Tak Mau Gubris Komitmen Kades Soal Jokowi 3 Periode: APDESI Kan Bukan Parpol Bukan Wakil Rakyat

Deklarasi dilakukan secara virtual di 34 provinsi dan 51 kota di Indonesia secara virtual.

Sejumlah petinggi PDIP enggan mengomentari hal itu. Mereka patuh pada instruksi partai soal larangan bicara mengenai sosok calon presiden-calon wakil presiden di Pilpres 2024 mendatang.

Meski demikian, salah satu kader PDIP Hendrawan Supratikno sempat membuka mulut. Hendrawan menyindir gerakan Relawan Ganjar namun tidak menyebut capres yang akan diusung partai berlambang banteng itu.

Menurut Hendrawan, sebagaimana titah pimpinan partai, saat ini tenaga dan pikiran lebih baik digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi, alih-alih membicarakan persoalan politik. (*)

Berita Terkait Pilpres 2024