IRONIS, Meski Pemilu Bukan Urusannya, Tapi Luhut Binsar Pandjaitan Rajin Bicara Politik, Ada Apa?

"Sebagai Menko, wajar kalau Pak Menko sering melakukan koordinasi lintas kementerian dan terkadang kementerian di luar lingkup koordinasi Kemenko Marves."

"Hal ini diperlukan karena sejumlah isu diperlukan penanganan yang terintegrasi, terkadang lintas Kemenko," kata Jodi ketika dihubungi Tribunnews.com pada Jumat 8 April 2022.

Sebelumnya, Bambang Pacul meminta para Menteri Presiden Jokowi agar fokus dengan urusan masing-masing di bidangnya.

Dikatakannya, tidak perlu mencampuri urusan pemilu, terkecuali menteri-menteri yang membidanginya.

"Kalau menteri dalam negeri ya itu, kalau mau omong masih ada make sense dengan tugasnya. Masih masuk akal kalau dalam tugas kalau menteri Mendagri."

Baca juga: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Bertemu Luhut Binsar Pandjaitan, Sampaikan Sejumlah Masalah?

"Tapi menteri yang nggak ada urusannya, enggak usahlah. Kan ironis, menteri membidangi lain tapi urusnya politik," ujar Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 7 April 2022.

Airlangga Hartarto, misalnya, diminta agar tidak ikut-ikut membahas pemilu dalam kapasitasnya sebagai Menko Perekomian.

Akan tetapi menjadi beda apabila Airlangga Hartarto berbicara dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Kalau Pak Airlangga bicara sebagai Ketua Umum ya boleh. Tapi kalau sebagai Menko Perekonomian lalu bicara pemilu, ya enggak pas," kata Bambang.

Selain Airlangga, Pacul juga tahu ada menteri yang menjadi sorotan karena ikut campur membahas penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Menteri yang dimaksud ialah Menko Investasi dan Maritim Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kalau Pak Luhut ya monggo saja, bisa evaluasi sendiri. Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko kan menteri utama," ujar Bambang.

Dia lantas bicara soal kekuatan politik Luhut yang juga seolah sudah menjadi perbincangan dan rahasia umum di publik.

"Tapi orang juga paham sekali betapa Pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat. Misalnya, contoh pak presiden pernah statement disetop ekspor kan gitu, dua hari berikutnya dibuka lagi Pak Luhut yang statement," pungkasnya.

Baca juga: Bikin Gaduh, Jokowi Larang Menterinya Bicara Penundaan Pemilu, PAN Sebut Wacana Sudah Tutup 

Jokowi Larang Menteri Bicara Pemilu