Ini Langkah-Langkah Pemerintah Kota Kupang Percepat Pencairan Dana Seroja

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Pemerintah Kota Kupang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang terus berupaya melakukan percepatan pencairan dana bantuan seroja bagi warga.

"Kami terus berupaya melakukan percepatan tentang pencairan dana bantuan seroja bagi warga terdampak", ungkap Kepala BPBD Kota Kupang, Ernest Ludji saat ditemui di ruang kerjanya, Senin 4 April 2022.

Upaya-upaya percepatan oleh BPBD Kota Kupang, kata Ernest kelurahan-kelurahan yang telah menyelesaikan SPJ atau verifikasi maupun validasi, maka tenaga-tenaga tersebut dialihkan ke Kelurahan yang masih berproses.

Baca juga: Pemkot Kupang Izinkan Kuliner Berbuka Puasa Tetap Dijual Selama Ramadan

"Kami jalankan langkah ini supaya target waktu yang diberikan selama 5 bulan ini dapat dicapai dan warga pun cepat akses bantuan tersebut", ungkapnya

Ia pun meminta supaya masyarakat segera melengkapi SPJ maupun syarat-syarat yang telah diberikan.

Menurutnya, kelengkapan SPJ dan pengisihan formulir yang dibagikan kepada masyarakat merupakan kendala saat ini.

Baca juga: Alur Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2022, Daftar Sekolah Kedinasan Yang Buka 9 April 2022

Ernest menambahkan ada 184 warga yang telah dihapus namanya atau tidak berhak menerima bantuan seroja tersebut.

184 KK yang dihapus dari daftar nama calon penerima bantuan ini, hasil dari laporan Tim Inspektorat Utama BNPB yang telah melakukan monitoring dan evaluasi di Kota Kupang selama 2 minggu.

Dijelaskan Ernest, selama tim ini bertugas di Kota Kupang berhasil menemukan rumah-rumah warga yang tidak layak memperoleh bantuan tersebut.

Baca juga: Uskup Agung Kupang Pimpin Misa 100 Hari Berpulangnya Almarhum Frans Lebu Raya

"Ada 184 KK sesuai hasil verifikasi dan validasi data BNBA dari BNPB dihapus", kata dia.

Penghapusan ini berdasarkan 16 alasan yakni, terdapat 17 rumah direlokasi, 46 KK masuk dalam program Bedah Rumah, 45 KK tidak ditemukan datanya, 24 tempat usaha, 5 fasilitas umum, 7 KK yang pindah, 1 KK sebagai ahli waris, 8 KK terjadi kesalahan data, 1 KK mengundurkan diri, 3 KK bukan pemilik rumah, 12 KK terjadi pendobelan, 1 KK bukan disebabkan oleh Seroja, 1 KK rumah tanpa penghuni, 1 KK gangguan Jiwa, 1 KK bukti kepemilikan tanah dan 11 KK rumah dinas.

Selain itu, kata Ernest terdapat rumah warga turun kategori kerusakan, maupun dinaikan kategori kerusakan saat dilakukan verifikasi dan validasi petugas di lapangan.

Baca juga: Danau Tankolo di Sikumana Kota Kupang Pasca Seroja, Ini Kondisi Terkini

"Hasil ini akan kami koordinasikan dengan BNPB guna melakukan proses yang ditemukan petugas dilapangan", kata Ernest

Ia pun menegaskan bahwa masyarakat harus tahu dan sadar bahwa dana bantuan ini tidak ada unsur politisasi.

"Kami lakukan verifikasi dan validasi bantuan ini sesuai dengan peraturan kepala BNPB No 27A tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan", tandasnya.(*)