Koalisi Masyarakat Peduli Pembangunan dan Penegakan Hukum Desak Kajati NTT Tangkap Direktur PT SKM

Selain itu Wellem juga mempertanyakan kepada Kejati NTT perihal tanggapan kejaksaan yang bertindak tidak adil dengan tidak memproses hukum pidana atas jaksa Kundrat Mantolas yang dengan jelas telah tertangkap tangan oleh satgas 53 kejaksaan agung RI dalam kasus suap menyuap dengan pengusaha HT.

"Kejaksaan agung RI telah menyatakan yang bersangkutan melakukan  perbuatan tercela dan mendapatkan tindakan disiplin administrasi kita hargai. Tetapi apakah dengan demikian tindak pidana korupsi siap menyuap yang terjadi dibiarkan begitu saja ? Apakah karena yang bersangkutan adalah jaksa sehingga hukum tidak boleh ditegakan?," ucap Wellem heran.

Baca juga: Serhiy Palkin: Asosiasi Sepak Bola Rusia harus Dikeluarkan dari Keanggotaan FIFA dan UEFA

Sementara itu, Direktur Lakmas CW NTT , Victor Manbait pada kesempatan yang sama menyatakan bahwa, ada kesan kuat yang berkembang di masyarakat saat ini bahwa  telah terjadi barter kasus antara pihak-pihak, dalam peristiwa OTT Jaksa dan pengusaha HT ini. 

Karena sesaat setelah terjadi peristiwa OTT atas Jaksa Kundrat Mantolas dan pengusaha HT, oleh satgas 53 kejaksaan agung, HT malah dilepaskan dan Jaksa hanya dikenakan tindakan disiplin. 

"Dan setelahnya HT dipanggil dan diperiksa dalam  kasus dugaan korupsi lain dan dalam waktu yang tidak lama kasus itu naik statusnya ke tahap penyidikan. Lalu kejati ntt dipindahkan dan kasus itu redup di telan waktu. 
Untuk itu, kita mendesak Kejaksaann Tinggi NTT agar dalam waktu satu bulan ini dapat menuntaskan dugaan korupsi 3 paket jalan pada 3 kabupaten tersebut dan segera juga memproses hukum HT," beber Viktor.

Bagi Viktor, Kejaksaan dan koalisi peduli pembangunan dan penegakan harus melindungi institusi tersebut dan tidak sampai membiarkan satu orang mencederai dan merusak satu institusi ini. 

Jaksa Kundrat Mantolas, kata Viktor, adalah juga jaksa yang saat menjabat sebagai kepala seksi tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri TTU beberapa waktu lalu telah menghentikan dan mengsp3kan sejumlah kasus korupsi yakni kasus korupsi DAK Pendidikan 45 miliar, korupsi dana Pilkada TTU 10 miliar dan korupsi jalan perbatasan 9 milyar.

"Sehingga Menurut saya jelas, satu orang dia tidak bisa lebih besar dari institusi kejaksaan  ini. Hukum harus ditegakkan karena tidak ada seorangpun di negeri ini yang  kebal hukum. Apalagi kejahatan korupsi itu dilakukan oleh aparat penegak hukum seprti Kundrat Mantolas dalam jabatan dan kemudian sebagai kepala seksi penyidikan Kejaksaan Tinggi NTT dengan melakukan  praktek suap menyuap dan pemerasan," urai Viktor dalam rilis tersebut. (*)

Berita TTU Hari Ini