Rocky Gerung Sebut Jokowi Tak Boleh Masuk Proposal PSI, Ariyo Bimo Bicara Masa Jabatan Presiden

POS-KUPANG.COM -Partai Solidartas Indonesia (PSI) ikut melontarkan wacana masa perpanjangan presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pro dan kontra menghiasi wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Bahkan, wacana tersebut kini menuai polemik di tengah-tengah masyarakat.

Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi sorotan terkait dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Belum lama ini, juru bicara PSI, Ariyo Bimmo angkat bicara mengenai wacana tersebut.

Baca juga: IKN Bakal Habiskan Rp 460 Triliun, Kata Presiden Jokowi: Kita Memang Butuh Banyak Uang Untuk Ini

Ariyo Bimmo menampik anggapan PSI mendukung masa perpanjangan jabatan presiden.

Ia memastikan bahwa PSI menolak perpanjangan masa jabatan presiden karena pemilihan presiden tanpa pemilu adalah inkonstitusional.

“Saya tidak mengerti kapan tepatnya PSI mendukung jabatan presiden tiga periode,” ujarnya, Sabtu 12 Maret 2022, dilansir dari Kompas.TV.

Menurut Ariyo, ketika itu PSI menyikapi wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau amandemen UU sehingga presiden bisa tiga periode.

“Kalau perpanjangan jelas tidak bisa, kalau mau amandemen silakan, tetapi itu bukan ranah PSI,” ucapnya.

Sejauh ini, PSI belum menemukan calon yang pas jika ada amandemen UU untuk perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca juga: Hari Ini Jokowi Bermalam di Titik Nol IKN Nusantara, Sepaku Ternyata Daerah Endemis Malaria

Dengan demikian, sejak awal PSI mendukung Presiden Joko Widodo.

“Kami menemukan sosok ideal saat ini yang jadi pemimpin itu Jokowi, kalau mau cari belum ada,” tuturnya.

Sementara itu, peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi Rocky Gerung menyebut, dalam etika parlemen, penundaan pemilu untuk kepentingan presiden yang akan datang dan bukan untuk presiden yang berkuasa saat ini.

“Amandemen boleh, tetapi etikanya Jokowi tidak boleh masuk di dalam proposalnya PSI,” tuturnya.