Rocky Gerung Sebut Jokowi Tak Boleh Masuk Proposal PSI, Ariyo Bimo Bicara Masa Jabatan Presiden

Ia memandang ada persoalan internal di lingkup PSI yang membuat jubir dan sekjen partai ini berbeda pendapat.

Sebelumnya, dukungan presiden tiga periode dilontarkan Sekjen DPP PSI.

“PSI dari partai anak muda jadi partai jadul karena hanya partai jadul yang ingin memperpanjang kekuasaan,” kata Rocky Gerung.

Baca juga: Hanya Lima Gubernur di Indonesia Diminta Khusus Presiden Jokowi Berkemah di Titik Nol Lokasi IKN

Ia pun berharap PSI tetap konsisten sebagai partai anak muda.

Sementara itu, wacana penundaan Pemilu 2024 terus menjadi perbincangan hangat di publik beberapa hari terakhir.

Hal ini setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menggaungkan gagasan tersebut.

Gagasan ini bukan untuk pertama kalinya muncul di publik.

Sejak digaungkannya isu amendemen UUD 1945 pada Desember 2019 lalu publik kian dihebohkan kalau jabatan Presiden Joko Widodo / Jokowi akan diperpanjang atau menjadi tiga periode.

Jokowi pun saat itu dengan lantang menolak adanya wacana tersebut. Jokowi curiga pihak yang mengusulkan wacana itu justru ingin menjerumuskannya.

"Kalau ada yang usulkan itu ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019), dilansir Youtube KompasTV.

Baca juga: Tenda Kemah Presiden Jokowi di IKN Ditebar Garam, Komandan Paspampres Sebut Hal Menakutkan, Apa Sih?

Jokowi menegaskan, sejak awal, ia sudah menyampaikan bahwa dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca-reformasi.

Dengan demikian, saat ada wacana untuk mengamendemen UUD 1945, Jokowi sudah menekankan agar tak melebar dari persoalan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Sekarang kenyataannya seperti itu kan, (muncul usul) presiden dipilih MPR, presiden tiga periode. Jadi lebih baik enggak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan," katanya.

Isu perpanjangan masa jabatan presiden kembali muncul ketika Mantan Ketua MPR Amien Rais bersuara kalau sedang ada skenario buruk untuk mengubah konstitusi ihwal penambahan periode jabatan presiden.

Namun, Presiden Jokowi saat itu menyatakan tidak ada niat dari dirinya untuk melanggar konstitusi UUD 1945.

Baca juga: Kemah Jokowi di Titik Nol IKN Nusantara Dilengkapi Krim Oles Anti Nyamuk dan Kelambu