Berita Lembata Hari Ini

LSM Barakat, Aktivis dan DPRD Lembata Samakan Persepsi Tentang Dampak Perubahan Iklim 

LSM dan kedua non implementing yang merupakan advokasi di tingkat kebijakan dan regulasi dari pemerintah daerah.

Penulis: Ricardus Wawo | Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/RICARDUS WAWO
DPRD Lembata menggelar rapat bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barakat, Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan para aktivis lingkungan membahas dampak perubahan iklim di Kabupaten Lembata. Rapat digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lembata, Jumat, 11 Maret 2022. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA - DPRD Lembata menggelar rapat bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barakat, Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan para aktivis lingkungan membahas dampak perubahan iklim di Kabupaten Lembata. Rapat digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lembata, Jumat, 11 Maret 2022.

Bagi LSM Barakat, pertemuan ini merupakan momen berharga dari upaya mereka mengadvokasi lembaga legislatif dan eksekutif supaya isu perubahan iklim juga masuk dalam prioritas anggaran daerah. 

Direktur LSM Barakat Benediktus Bedil berujar pertemuan bersama para anggota legislator sebenarnya juga bertujuan untuk menyamakan persepsi dan 'penyadartahuan' (awareness) tentang dampak perubahan iklim.

Dengan begitu diharapkan pemerintah daerah dan DPRD Lembata bisa mengalokasikan anggaran yang cukup untuk isu perubahan iklim.

Baca juga: Sah, Kepala Daerah dan Tokoh Statement 7 Maret Diabadikan Jadi Nama Jalan di Kabupaten Lembata

Peneliti lingkungan, Piter Pulang, menjelaskan perubahan iklim merupakan masalah global sehingga perlu kerja bersama melalui LSM maupun pemerintah. Namun sekarang pihaknya ingin ada kebijakan politik anggaran karena alokasinya selama ini masih sangat kurang.

"Jangan sampai isu lingkungan yang sangat seksi ini tidak didorong dengan anggaran yang seksi juga," ujar Piter.

Lebih jauh, pihaknya juga butuh beberapa dokumen seperti Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi suprastruktur yang baik untuk memberi kesadaran kepada masyarakat bahwa harus ada regulasi untuk isu perubahan iklim.

Baca juga: Eksplorasi Budaya Lembata Sia-sia Jika Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Tak Diperbaharui

Ada dua model penanganan isu perubahan iklim. Pertama implementing yang dikerjakan oleh masyarakat dan LSM dan kedua non implementing yang merupakan advokasi di tingkat kebijakan dan regulasi dari pemerintah daerah.

Selain mendorong anggaran yang pro pada perubahan iklim, pertemuan itu juga membahas kemungkinan penyusunan peraturan daerah (perda) tentang lingkungan

Semua anggota DPRD Lembata yang ikut dalam pertemuan tersebut sepakat perubahan iklim jadi isu yang strategis dan perlu mendapat prioritas dalam anggaran daerah.

Baca juga: Krisis Air Bersih dan Infrastruktur Masih Jadi Masalah di Kecamatan Atadei Lembata

Petrus Gero, Ketua DPRD Lembata, menyampaikan sejumlah rekomendasi dari pertemuan strategis tersebut, di antaranya, isu perubahan iklim dan mitigasinya, pelestarian lingkungan harus terkonsolidasi dalam daerah baik RPJPD, RPJMD, RPD dan RPJMDes.

Kebijakan anggaran dalam APBD terkait perubahan iklim menjadi komitmen bersama lembaga DPRD dalam proses perumusan kebijakan anggaran sesuai amanat konstitusi.

Berita Lembata Hari Ini

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved