OPM Serang Proyek Strategis Nasional, Sebby Akui Tembak Anggota TNI-Polri

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB - OPM) mengklaim bertanggung jawab atas tewasnya 8 karyawan PT Palapa Timur Telematika (PTT).

Diketahui penembakan terjadi di Kampung Kago Distrik Ilaga, Puncak, Papua, pada Rabu 2 Maret 2022 pukul 13.00 WIB. Kejadian tersebut menyebabkan 8 karyawan PT PTT tewas.

Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom menerangkan TPNPB di bawah pimpinan Gen Goliath Tabuni Dan Mayjen Lekagak Telenggen bertanggungjawab atas penembakan 8 orang tersebut.

"Ya, hormat. Tidak ada alasan yang membenarkan bahwa itu warga sipil. Karena TPNPB sudah umumkan bahwa warga sipil segera tinggalkan wilayah perang, jadi yang ditembak itu semuanya bagian dari Anggota TNI-Polri," tutur Sebby dalam keterangannya, Jumat 4 Maret 2022.

Baca juga: BAHAYA KKB Papua Bentuk Pasukan Wanita, Jubir OPM Sebby Sambom Ungkap Fakta Terbaru: Simak Ini

Sebby mengatakan, TPNPB di bawah pimpinan Gen Goliath Tabuni Dan Mayjen Lekagak Telenggen bertanggungjawab atas penembakan tersebut.

"Dengan melihat kondisi ini, maka pengendali Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM mengeluarkan peringatan keras bahwa semua orang imigran segera tinggalkan wilayah perang, dan semua bentuk pembangunan dikosongkan," kata Sebby.

Ia menambahkan, bahwa TPNPB bertanggungjawab penuh atas penembakan tersebut. "Karena perintah perang telah diumumkan oleh Komandan Operasi Umum TPNPB Mayjend Lekagak Telenggen pada tahun 2017 di Jambi, Puncak Jaya, Papua," katanya.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Aqsha Erlangga menerangkan terjadi penembakan terhadap karyawan PT Palapa Timur Telematika yang sedang memperbaiki Tower Base Transceiver Station 3 Telkomsel di Kampung Kago. Penembakan tersebut, mengakibatkan 8 orang Karyawan PTT meninggal dunia.

Baca juga: Prajurit Terbaik KKB Tewas Ditangan Anggota TNI, Jubir OPM Benarkan Fakta itu: Korban Kena Tembak

Manager NOC PT Palapa Timur Telematika(PTT), Pramudya DW mengatakan tim PT Palapa Timur Telematika (Perusahaan) menduga ada gangguan keamanan pada tower B3 milik perusahaan yang terindentifikasi dari kamera pemantauan pada lokasi tower tersebut di hari Rabu dini hari.

Pada Rabu pagi hari perusahaan mengirimkan logistik menggunakan helikopter ke lokasi tower B3, namun ditemukan kondisi tidak terdapat karyawan dari perusahaan pada lokasi tersebut, sehingga ditindaklanjuti dengan penelaahan rekaman kamera pemantau.

Kemudian penelaahan pada rekaman kamera pemantau Rabu dini hari mengindikasikan terdapat aktivitas dari orang tidak dikenal yang dugaan sementara adanya potensi gangguan keamanan, atas hal tersebut perusahaan segera mencoba melakukan kontak terhadap 4 karyawan perusahaan, 4 karyawan dari kontraktor perusahaan dan 1 orang masyarakat lokal pemandu.

Baca juga: Internal OPM Sedang Bergejolak, Tolak Benny Wenda Selaku Presiden Sementara Papua Barat

Namun ditemukan kendala-kendala, sehingga tindak lanjut atas hal tersebut pada Kamis 3 Maret 2022 perusahaan memutuskan untuk mengirimkan helikopter ke lokasi tower demi mendapatkan informasi situasi lapangan, yang mana terkendala oleh cuaca yang buruk.

"Perusahaan mengupayakan yang terbaik demi memastikan keselamatan para karyawannya dan masyarakat lokal pemandu serta keamanan dari lokasi site perusahaan, melalui permintaan-permintaan bantuan dan pendampingan dari aparat keamanan (TNI dan Polri) dan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah, untuk melakukan tindakan-tindakan pengamanan terhadap seluruh site dari proyek Palapa Ring Timur," kata Pramudya.

Palapa Ring Timur lanjut Pramudya merupakan Proyek Strategis Nasional Infrastruktur Prioritas, khususnya dalam kejadian ini meminta bantuan evakuasi dari aparat keamanan terhadap karyawan perusahaan, karyawan dari kontraktor perusahaan dan masyarakat lokal pemandu.

Baca juga: KKB Papua Beri Sinyal Perang, Bendera Bintang Kejora OPM Berkibar & Diiringi Tembakan di Intan Jaya

Tindakan-tindakan keamanan tersebut sangat diperlukan dengan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta aparat keamanan (TNI dan Polri) mengingat gangguan-gangguan keamanan oleh orang yang tidak dikenal pada lokasi site-site Perusahaan telah terjadi berulang kali, sejak tahun 2019 dimana opersional proyek Palapa Ring Timur dimulai.