NTT Cegah Stunting
Malu Terhadap Kasus Stunting, Gubernur Viktor Wajibkan Kepala Daerah Lakukan Hal Ini
Setelah Jawa Tengah dan Jawa Timur, kali ini dukungan dan komitmen datang dari Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat.
lihat foto
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Komitmen dan dukungan penuh akan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI) terus bergulir dari berbagai provinsi dan kabupaten serta kotamadya.
Setelah Jawa Tengah dan Jawa Timur, kali ini dukungan dan komitmen datang dari Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat.
Dalam acara Sosialiasi RAN PASTI di Kota Kupang Jumat 4 Maret 2022, Gubernur Viktor menyatakan bahwa dia malu nama NTT hanya dikenal masyarakat luar sebagai 'juaranya' kemikiskinan dan stunting.
"Saya mengajak kita semua untuk bekerja maksimal dalam pengentasan kemiskinan dan menurunkan angka stunting," kata Gubernur Viktor.
Baca juga: Stunting pada 15 Kabupaten di NTT Terkategori Merah, BKKBN Siap Gelar RAN PASTI
Mantan anggota DPR RI ini menegaskan, kepada semua jajaran dan seluruh kepala daerah se-NTT untuk menggunakan data akurat yang dimiliki Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam memetakan keluarga yang memiliki anak stunting dan keluarga yang berpotensi stunting.
Data tentang keluarga yang by name by addres milik BKKBN sangat memudahkan untuk melakukan intervensi kepada keluarga yang berpotensi stunting.
Gubernur Viktor menegaskan bahwa tidak ada cara lain untuk menurunkan angka stunting selain berkolaborasi dengan semua kalangan di NTT.
Dirinya tidak ingin ada kepala daerah yang hanya 'duduk' di kantor saja tetapi harus turun langsung ke desa-desa untuk memonitor langsung soal stunting di daerahnya masing-masing.
Baca juga: Atasi Stunting, Bulog Peduli Gelontorkan Beras Vitamin Untuk 191 Warga
"Jika ada program yang tidak berjalan dengan benar di daerah, saya akan salahkan kemana saja bupati dan walikotanya selama ini," tegasnya.
Gubernur Viktor menyampaikan, ia tidak ingin mendengar kabar ada 90 persen ibu-ibu warga Kabupaten Malaka yang kadar HB-nya di bawah 90. Bahkan, ia mengancam tidak lagi berkunjung ke daerah-daerah hanya mendapat laporan soal luas wilayah atau jumlah penduduk.
"Mulai saat ini saya ingin ada laporan berapa orang yang hamil di desa, berapa anak stunting yang ada. Data-data di luar stunting bisa saya cari sendiri dari internet," tandasnya.
Kepala BKKBN Dr (HC) dr Hasto Wardoyo Sp.OG (K) menyebutkan persoalan stunting di NTT bisa dikerjakan bersama antara pusat dengan daerah, antara BKKBN selaku ketua pelaksana percepatan penurunan stunting nasional dengan sejumlah kementerian dan lembaga bersama jajaran pemerintahan daerah.
Baca juga: Erik Rede Soroti Peran Ayah dalam Upaya Pencegahan Stunting di Ende
Gelontoran dana untuk pernurunan stunting telah tersedia dari Pusat dan bisa dibagi ke semua kabupaten dan kota yang ada di NTT.
Dukungan dan komitmen tegas dari Gubernur NTT ini menunjukkan bahwa percepatan penurunan stunting di NTT pada khususnya dan Indonesia pada umumnya sudah baik.
