Berita Lembata Hari Ini
Sebabkan Bencana di Ile Ape Timur Lembata, Isu Perubahan Iklim Belum Jadi Usulan Anggaran Dari Desa
Alex Arakian, menilai isu perubahan iklim perlu ditanggapi serius oleh pemerintah desa dan pemerintah kabupaten.
Penulis: Ricardus Wawo | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo
POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA - Pemerintah desa di wilayah Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata rupanya belum menyadari bahwa perubahan iklim telah menyebabkan bencana hidrometereologi; banjir dan longsor April 2021 silam.
Hal ini terbukti pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan Ile Ape Timur di desa Lamaau, Selasa, 1 Maret 2022.
Pada kesempatan itu, Camat Ile Ape Timur Niko Watun mengakui bahwa pemerintah desa belum memasukkan isu perubahan iklim dalam prioritas pengusulan anggaran di tingkat desa maupun sampai di tingkat kabupaten.
Baca juga: Isu Perubahan Iklim Bukan Jadi Prioritas usulan Pemdes di Ile Ape Timur, Lembata
Padahal beberapa desa di Ile Ape Timur seperti Jontona, Lamawolo, dan Waimatan terdampak bencana cukup parah tahun lalu.
Seperti biasanya, kata Niko Watun, pemerintah desa masih mengutamakan pembangunan infrastruktur fisik seperti instalasi air dan jalan di desa-desa. Isu perubahan iklim belum disentuh.
Hal yang sama juga diutarakan Piter Pulang, peneliti lingkungan yang bekerja untuk LSM Barakat. Dari hasil musrenbang di Kecamatan Ile Ape Timur, dia sendiri bisa menilai kalau isu perubahan iklim belum jadi prioritas dalam postur anggaran pemerintah desa dan kabupaten.
Baca juga: Vakum Selama 6 Bulan, Bupati Tunjuk Caretaker Untuk Laksanakan Muscab Pramuka di Lembata
"Orang di desa belum melihat perubahan iklim sebagai masalah. Ini yang harus kita sampaikan," kata Piter.
Perihal ini, pihaknya juga telah melakukan 'penyadartahuan' dengan sejumlah wakil rakyat di Lembata supaya isu ini bisa diperjuangkan secara politis.
Anggota DPRD Lembata Alex Arakian, menilai isu perubahan iklim perlu ditanggapi serius oleh pemerintah desa dan pemerintah kabupaten.
"Itu masukan yang bagus karena wilayah ini rawan bencana makanya perlu kerja sama NGO dan pemerintah. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Secara lembaga kita usaha untuk masukan itu (isu perubahan iklim dalam anggaran)," ujar Alex.
Baca juga: 11 Desa di Flotim-Lembata Dapat Program Pompa Hidran dari Kodim 1624
"Kita sepemahaman. Lalu kita akan berjuang dan kawal di dewan. Kita akan perjuangkan supaya pemda bisa anggarkan. Selama ini, anggaran memang belum sentuh sama sekali untuk isu perubahan iklim," pungkasnya.(*)
