Golkar dan PAN Setuju Pemilu Ditunda, Jokowi Berpeluang Perpajang Masa Jabatan

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Meski banyak dikecam, wacana penundaan pemilu yang dilontarkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar justru disambut oleh dua ketua umum partai lainnya, yakni Airlangga Hartarto (Golkar) dan Zulfkifli Hasan (Partai Amanat Nasional).

Airlangga yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengaku telah mendapat aspirasi dari para petani sawit di Siak, Pekanbaru, yang ingin adanya keberlanjutan pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo atau Jokowi, hingga 2027 atau 2028.

Para petani itu menurut Airlangga, merasa kebijakan Presiden Jokowi telah meningkatkan harkat hidup petani sawit.

"Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit," kata Airlangga dalam keterangannya, Kamis 24 Februari 2022.

Baca juga: Andi Arief Sebut Jokowi Berada di Balik Wacana Tunda Pemilu, Bukan Maunya Partai Politik

Airlangga berjanji bakal menyampaikan aspirasi tersebut ke tingkat DPR dan bakal membahasnya bersama ketua umum partai politik lainnya.

Selain menerima aspirasi agar ada perpanjangan masa jabatan, Airlangga mengatakan ada petani yang meminta agar Jokowi menjadi tiga periode.

"Ini berkat kepemimpinan Bapak Presiden. Ini tentu kita sebagai parpol tentu kita akan dengarkan aspirasi tersebut dan sekali lagi akan kami komunikasikan bahwa keberhasilan ini dirasakan oleh masyarakat dan masyarakat beraspirasi," katanya.

Selain Airlangga, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga menyatakan sepakat apabila Pemilu 2024 diundur. Dia menjelaskan lima alasan agar pemilu dapat diundur, salah satunya pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

Baca juga: KPU NTT Menyongsong Pemilu 2024: Usia Anggota KPPS Jadi Pertimbangan Utama (Bagian-1)

"Ya, memang hari-hari ini publik diramaikan oleh perbincangan usulan mengenai pengunduran jadwal pemilu, dengan berbagai alasan. Yang pertama, alasannya pandemi yang belum berakhir tentu memerlukan perhatian keseriusan untuk menangani," kata Zulhas saat konferensi pers di Jakarta, Jumat 25 Februari 2022.

Alasan kedua, kata Zulhas, perekonomian di Indonesia belum membaik. Pertumbuhan saat ini rata-rata masih 3-3,5 persen. Di samping itu, situasi masyarakat juga kehilangan pekerjaan maupun usaha-usaha yang belum kembali pulih.

"Ketiga, perkembangan terakhir situasi global. Baik ekonomi, juga konflik antara Rusia-Ukraina. Itu akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian global dan negeri kita," kata Zulhas.

Alasan keempat, pemilu membutuhkan biaya besar. "Terakhir itu saya dengar naiknya saja Rp180-190 triliun," ujarnya.

Baca juga: KPU NTT Menyongsog Pemilu 2024: Sedang Godok 18 Peraturan KPU (Bagian-2/Selesai)

Alasan lain, kata Zulhas, keberlangsungan program-program pembangunan tertunda karena pendemi dua tahun ini.

Namun di balik sejumlah alasan itu, Zulhas mengatakan survei menunjukkan kepuasan terhadap kinerja pemerintah khususnya Presiden Jokowi terbilang tinggi. Angkanya mencapai 73 persen lebih.

Menurutnya, kepuasannya ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di belahan dunia.