Buruh Tuntut Cabut Permenaker JHT, Said Iqbal Sebut Menteri Ida Pro Pengusaha

Sebagai organisasasi buruh KSPI disebut Said tidak pernah diajak bicara oleh Menaker membahas Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Begitu pula konfederasi serikat buruh lainnya yang ada di lembaga tripartit nasional tidak pernah diajak bicara tentang Permenaker ini.

Baca juga: Optimalkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pegawai Non ASN Pemkot dan BPJS Naker Teken PKS

"Keputusan ini menyakiti hati buruh, maka tuntutan besok yang kedua adalah ganti Menteri Ketenagakerjaan. Tapi itu jadi hak Prerogatif Presiden. Menteri ini tidak bisa bekerja dengan baik, menteri terburuk sepanjang republik ini, walau pribadinya hangat," lanjutnya.

Sementara itu Ida Fauziyah sendiri menegaskan bahwa anggapan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) hanya bisa dicairkan saat peserta berumur 56 tahun tidak sepenuhnya benar.

Ida mengatakan klaim manfaat JHT bisa dicairkan sebagian (tidak 100 persen), dengan masa kepesertaan paling sedikit 10 tahun.

"Iuran yang telah dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja untuk program JHT tidak akan hilang dan dapat diklaim seluruhnya setelah peserta memasuki usia 56 tahun atau bila peserta mengalami cacat total sebelum usia pensiun atau meninggal dunia," kata Ida dalam keterangan yang disampaikannnya dalam video berdurasi sekira 15 menit.

Baca juga: Kabar Gembira! Pekerja Kena PHK Terima Jaminan Kehilangan Pekerjaan Rp 10,5 Juta

Ida mengatakan ketentuan mengenai usia 56 tahun ini tentunya tidak berlaku untuk peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap. Bagi peserta yang meninggal dunia, ahli waris dapat langsung mengajukan klaim JHT. Sedangkan bagi peserta yang mengalami cacat total tetap sebelum usia 56 tahun.

Ida melanjutkan, klaim dapat diajukan setelah adanya penetapan cacat total tetap dan perhitungannya dimulai pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah penetapan cacat total tetap tersebut.

"Pengajuan klaim manfaat JHT ini terdapat ketentuan dalam undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), bahwa dalam jangka waktu tertentu, peserta yang membutuhkannya dapat mengklaim sebagian dari manfaat JHT," kata Ida.

Baca juga: Bertemu Jokowi di Istana Bogor, PM Malaysia Beri Jaminan atas Kesejahteraan TKI

Ida mengatakan, sesuai nama dan latar belakangnya program JHT merupakan usaha untuk menyiapkan jaminan di hari tua para pekerja. Saat pekerja sudah tidak produktif, JHT dapat digunakan untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik.

Ida menjelaskan program JHT sejak awal dipersiapkan untuk kepentingan jangka panjang, karena sudah ada program lain yang dipersiapkan pemerintah untuk kepentingan jangka pendek. Menurutnya bila klaim JHT 100 persen bisa dilakukan kapanpun, maka tujuan program JHT tidak akan tercapai.

"Situasi seperti kecelakaan, cacat permanen, meninggal dunia, ter PHK atau pindah keluar negeri semua telah memiliki hak jaminan sosial dengan ketentuan khususnya. (tribun network/ras/dod)