Beda Sikap Anies Baswedan Soal Penetapan UMP dan Kebijakan PTM Dikritik, Kepentingan Capres 2024?

Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengkritik beda sikap Anies terkait kebijakan PTM dan UMP. Dia mempertanyakan mengapa Anies berani menentang kebijakan pemerintah pusat ketika merevisi kenaikan UMP dari 0,8 persen menjadi 5,1 persen.

Namun, ketika penghentian pembelajaran tatap muka 100 persen, Anies seolah-olah menyerahkan seluruh kebijakan ke pemerintah pusat.

"Kesan yang ditimbulkan adalah lebih banyak kebijakan populis untuk kepentingan pencapresan. Contohnya UMP (diputuskan) naik biar bertentangan dengan pusat, menyerahkan kebijakan PTM (sepenuhnya) ke pusat," ujar Gilbert saat dihubungi melalui telepon, Kamis (3/2/2022).

Gilbert menilai, keputusan tersebut membuktikan Anies tidak mampu bertanggungjawab atas lonjakan pengendalian Covid-19. "Kemarin-kemarin (sebelum diambil pusat) malah makin parah, mau apapun yang dibikin Anies," ucap dia.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno juga menilai langkah Anies menaikkan UMP DKI merupakan strategi pencitraan untuk menarik simpati buruh jelang pilpres 2024.

"Ya jelas lah itu pencitraan dengan mengesankan berpihak kepada buruh yang selama ini menuntut kenaikan UMP," kata Adi.

Adi menyoroti mengapa Anies sampai berani mengangkangi aturan dari pemerintah pusat. Ia menilai keputusan berani Anies menabrak aturan itu tak lain karena motif politik elektoral.

"Tapi menurut saya tanggung sih naiknya. Sekalian kadung melanggar aturan, naikkan saja 50 persen atau 100 persen supaya banyak yang tepuk tangan," kata Adi.

Berita Nasional Lainnya

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Beda Sikap Anies Baswedan: Naikkan UMP Berani Lawan Pusat, soal PTM Hanya Bisa Pasrah"