Anies Baswedan Diduga 'Sumpal' Anggota DPRD DKI, Kini Hanya PDIP & PSI Berani Soroti Formula E, Lho?

Adapun pemantauan tersebut dilakukan agar pembangunan sirkuit Formula E sesuai standar Federasi Automobil Internasional (FIA). Tak hanya itu, Widi juga menegaskan bahwa dalam waktu dekat ini pembangunan sirkuit akan dilakukan.

Meskipun proses lelang sirkuit tersebut sempat gagal lantaran permasalahan teknis, namun dirinya tetap optimis. "Awal Februari start (pembangunan), kalau enggak salah perkiraan bulan April," kata Widi.

Sebelumnya, Direktur Keuangan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Yuliantina Wangsawiguna mengundurkan diri dari jabatannya, atas alasan sakit.

Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak mengatakan bahwa adanya pergantian tersebut dapat mempengaruhi jalannya penyelenggaraan ajang Formula E.

Menurut Gilbert, perlu waktu penyesuaian pergantian jabatan dari Yuliantina kepada Leonardus W Wasono Mihardjo.

Hal tersebut dikarenakan bagian keuangan menjadi faktor penting dalam suatu perusahaan.

Alhasil, dikhawatirkan berdampak juga pada penyelenggaraan ajang mobil listrik bertaraf internasional itu yang akan digelar beberapa bulan lagi.

"Pasti berpengaruh, setidaknya kalian harus menyesuaikan dengan gayanya dia, polanya pikirnya dia,” ujarnya, Minggu 30 Januari 2022.

Baca juga: DPRD DKI Desak Anies Baswedan Segera Tarik Anggaran Penyelenggaraan Formula E Rp 360 Miliar

“Sekarang direktur keuangan baru, emang dia tahu apa aja keuangan Jakpro, bagaimana, segala macem?” imbuhnya.

Baca juga: Dokter Erlina Burhan Prediksi Sistem Kesehatan Bakal Kembali Kewalahan Akibat Varian Omicron

“Dia mesti melihat juga anak buahnya jujur apa nggak, ini benar apa nggak. Semua itu butuh waktu buat beradaptasi dengan waktu yang begitu sempit," ucap Gilbert.

Kendati demikian, politisi PDIP ini menyebut ajang Formula E merupakan sesuatu yang terlalu dipaksakan.

"Bahkan dari awal saya sudah bilang itu dipaksakan,” ujarnya.

“Sebaiknya dievaluasi ditunda, hasil audit BPK mengatakan bahwa Formula E ini akan merugi Rp 1 miliar dan rekomendasi dari BPK adalah kaji ulang, feasibility study (studi kelayakan atau kajian ilmiah),” ucapnya.

“Itu kan tidak dikerjakan. Kalau itu dikerjakan tahun lalu, itu masih merugi Rp 1 miliar, apalagi dikerjakan sekarang semua tergesa-gesa," jelasnya.