Berita Nasional
PDIP Lebih Memilih Ahok Pimpin IKN Nusantara, Hasto Kristiyanto Akui Risma Memenuhi Kualifikasi
Semula beredar nama empat figur calon kepala IKN Nusantara, termasuk Ahok, namun belakangan muncul lagi beberapa figur lain seturut kriteria Jokowi.
lihat foto
Hasto kemudian menjabarkan bagaimana partainya menyampaikan kriteria kualifikasi untuk bakal pemimpin IKN.
Pertama, kata dia, sosok tersebut haruslah sosok visioner dalam perencanaan tata kota.
"Memiliki kemanpuan profesional yang memahami keseluruhan konsepsi nusantara dalam desain arsitektur dan tata kota yang berkebudayaan Indonesia," jelasnya.
Kedua, katanya, pemimpin IKN juga disebut harus memiliki kepemimpinan yang kuat, pengalaman birokrasi atau kompetensi khusus yang bersifat strategis.
Hal ini karena menurut PDI-P, menjalankan tugas sebagai Kepala Otorita IKN tidaklah ringan.
"Intinya di luar berbagai kriteria yang ada, kemampuan untuk menerjemahkan seluruh konsepsi dari Presiden sangat penting," imbuh dia.
Baca juga: Ali Ngabalin Kembali Sebut Ahok Calon Kepala Otorita IKN Pilihan Jokowi, Kenapa Mesti Gelisah?
Untuk diketahui, beberapa nama yang bakal ditunjuk sebagai calon kepala otorita IKN muncul dan tenggelam.
Nama yang belakangan santer didengar yakni Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Hal itu terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo soal kriteria khusus calon kepala badan otoritas ibu kota baru tersebut.
Tidak menyelesaikan masalah
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkritik keinginan Pemerintah Pusat memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Anies menilai, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur tidak akan menyelesaikan problem kemacetan di Jakarta.
Hal tersebut Anies sampaikan saat menghadiri Talkshow Format dan Tata Kelola Pemerintahan dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, secara virtual di akun Youtube Pemprov DKI, Kamis 27 Januari 2022.
"Bicara tentang kemacetan kontribusi pemerintah dalam kemacetan di Jakarta itu kurang dari 7 persen jadi tidak akan ada efeknya pada kemacetan di Jakarta. Karena Jakarta itu kegiatan rumah tangga dan kegiatan tempat usaha," ucap Anies.
Orang nomor satu di Ibu Kota ini mengatakan yang terpenting bukanlah membahas perpindahan Ibu Kota, melainkan rumusan Jakarta menjadi kota global.
"Nah, sekarang kita malah bicaranya tentang bagaimana Jakarta bisa menjadi salah satu kota global dunia yang melayani kebutuhan global. Ini tantangan kita sekarang," papar dia.
