IKN Nusantara Serap Rp 46 Triliun, Begini Kiat Kemenkeu Siapkan Anggaran Proyek Fantastis Jokowi

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan bahwa anggaran kementerian dan lembaga (K/L) akan mengalami refocusing dengan pemangkasan terkait rencana proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai tahun 2022.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, hanya K/L terkait program bangun IKN yang anggarannya dipangkas.

"Di 2022 ini, tentunya kami akan mendorong refocusing di tempat mereka masing-masing yang masih bisa relevan untuk IKN. Kita dorong ke sana untuk menjadi anggaran pembangunan IKN," ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR, Selasa 25 Januari 2022.

Baca juga: DPR Sahkan RUU IKN Menjadi Undang-undang Ibu Kota Negara, Demokrat Beri Catatan, PKS Tolak

Isa menjelaskan, karena tahun ini mungkin belum terlalu besar dari sisi dana pembangunan IKN, maka diperkirakan pada tahun 2023 dan 2024 mulai meningkat besarannya.

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, Kementerian Keuangan saat menyusun APBN tahun 2022 belum memasukkan rencana membangun IKN.

"Saya menjelaskan begini, pada saat kita menyusun APBN di 2022, kepastian untuk IKN ini kan belum. Kita bahkan mengajukan RUU IKN-nya sendiri di setelah RUU APBN 2022 diketok," katanya.

Dia menceritakan, RUU APBN 2022 diketok palu untuk pengesahan di bulan September 2021, tapi pembahasan RUU IKN beberapa pekan setelahnya.

Baca juga: Ibu Kota Negara Pindah, Jokowi Disebut Sudah Mengantongi Nama IKN Baru

"Akhir September 2021, kita putuskan menyetujui RUU APBN 2022. Kemudian, IKN dimajukan kira-kira 2 pekan sampai 3 pekan kepada DPR, serta pembahasan juga baru Desember 2021," tutur Isa.

Karena itu, pemerintah tidak menyampaikan atau mengusulkan satu anggaran yang secara eksplisit disebut sebagai anggaran IKN di 2022.

"Sementara untuk 2023, rasanya akan lebih eksplisit. Hal itu akan dilakukan dengan menganggarkan secara khusus beberapa kegiatan, yang nanti di tingkat detailnya bisa kita lihat kaitanya dengan pembangunan IKN," pungkasnya.

Sementara itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga saat ini belum mengantongi anggaran untuk melakukan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Baca juga: Bursa Calon Kepala Otorita IKN Memanas, Ridwan Kamil Tri Rismaharini hingga Ahok Jadi Incaran Jokowi

"Sampai saat ini tidak ada anggaran di PUPR untuk IKN, karena dalam surat Menteri Keuangan dan Bappenas pada saat alokasi anggaran itu ada bintangnya, bahwa alokasi 2022 di luar IKN dan bencana alam," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Menurutnya, Kementerian PUPR sedang melakukan penyusunan kebutuhan anggaran untuk pembangunan pusat pemerintahan di lokasi IKN untuk diusulkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"2022 sampai 2024 untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yaitu kantor presiden, kantor wakil presiden, DPR, MPR, jalan, air baku, air minum, listrik itu sekitar Rp 46 sekian triliun," tutur Basuki.

"Kami sebagai user, apakah itu (diambil dari) PEN, saya tidak mengerti," sambung Basuki.

Baca juga: Ahok BTP Disebut Tak Pantas Jadi Kepala IKN, Gerindra Anggap Eks Veronica Tan Jadi Penghambat

Basuki pun memastikan anggaran pembangunan IKN tidak akan mengganggu program-program PUPR terkait kerakyatan.

"InshaAllah tidak dibebani lagi (ke PUPR) karena itu di luar DIPA. Tapi kalau itu direfocusing dari DIPA, saya akan jaga betul yang untuk kerakyatan ini, karena tidak mungkin Rp 46 triliun dibebankan pada DIPA kita semua," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sampai saat ini tidak ada pos dana untuk pembangunan IKN dalam anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN). Menurutnya, alokasi dana pembangunan IKN di tahap awal ada di Kementerian PUPR.

Baca juga: 18 Orang Tewas Terpanggang di Ruang Karaoke Double O Sorong, Polisi Buru Aktor Intelektual

"Terkait IKN ini anggarannya yang ada adalah di Kementerian PUPR. Dan memang diperkirakan kalau fase pertama dibutuhkan dana Rp 45 triliun. Namun, dana ini kan dana secara bertahap tergantung kebutuhan dan progress," ujar Airlangga sebagaimana dilansir dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

"Jadi tadi saya sampaikan dana itu yang ada di Kementerian PUPR. Dan dana PEN saat sekarang tidak ada tema untuk IKN," tegasnya.

Airlangga menjelaskan, anggaran PEN yang telah diputuskan untuk saat ini sebesar Rp 451,64 triliun. Pengalokasiannya diperuntukkan bagi tiga bidang. Yakni bidang kesehatan Rp 125,93 triliun, bidang perlindungan masyarakat Rp 150,8 triliun dan penguatan ekonomi Rp 174,87 triliun.

Baca juga: Jepang Sediakan Beasiswa Untuk Kuliah S1 Di Jepang, Siswa SMA Yang Tertarik, Cek Syaratnya

"Dari tiga bidang ini tentunya yang ekonomi berkaitan dengan infrastruktur, ketahanan pangan, UMKM, investasi pemerintah dan perpajakan," tambah Airlangga.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana menggunakan sebagian anggaran PEN untuk pembangunan IKN di fase awal tahun 2022. Namun, niat tersebut mendapat kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat.

TNI AD Pindah

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman mengungkapkan, TNI AD akan lebih dulu berpindah ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Dudung merespons pemindahan tahap awal ke IKN pada periode 2022-2024.

"Tahap awal memang nanti akan duluan TNI AD, tetapi kelompoknya atau satuannya masih satuan kecil," ujar Dudung usai memimpin apel gelar pasukan jajaran TNI AD wilayah Jabodetabek di Lapangan Monas, Jakarta.

Baca juga: Begini Proses Seleksi Pengangkatan Tenaga Honorer Jadi CPNS 2022, Wajib Isi Daftar Pertanyaan Ini

Dalam pemindahan tahap awal tersebut, Dudung menjelaskan, TNI AD nantinya akan membentuk Komando Resor Militer (Kodim), satuan Zeni, termasuk satuan operasional.

Meski demikian, Dudung mengatakan bahwa pembentukan satuan operasional dalam tahap awal pemindahan tidak banyak. Terkait pemindahan tersebut, Dudung mengatakan bahwa TNI AD masih menunggu perintah dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengenai penempatan di IKN.

"Yang jelas Kodam sudah melaporkan bahwa sudah dialokasikan beberapa tempat yang nantinya untuk TNI Angkatan Darat," kata Dudung.

Baca juga: Uskup Agung Ortodoks Yunani Elias Tohme Tinggalkan Suriah Usai Dituduh Mencuri Uang

Merujuk Buku Saku Pemindahan IKN, agenda kegiatan pada periode 2022-2024 akan dilakukan pemindahan tahap awal ke Kawasan IKN. Ditunjang dengan pembangunan infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR RI dan perumahan, juga meliputi pemindahan ASN tahap awal. Serta pembangunan dan beroperasinya infrastruktur dasar untuk 500.000 penduduk tahap awal. (tribun network/sen/van/kps/wly)