IKN Nusantara Serap Rp 46 Triliun, Begini Kiat Kemenkeu Siapkan Anggaran Proyek Fantastis Jokowi
Kementerian Keuangan saat menyusun APBN tahun 2022 belum memasukkan rencana membangun IKN Nusantara.
lihat foto
Basuki pun memastikan anggaran pembangunan IKN tidak akan mengganggu program-program PUPR terkait kerakyatan.
"InshaAllah tidak dibebani lagi (ke PUPR) karena itu di luar DIPA. Tapi kalau itu direfocusing dari DIPA, saya akan jaga betul yang untuk kerakyatan ini, karena tidak mungkin Rp 46 triliun dibebankan pada DIPA kita semua," tuturnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sampai saat ini tidak ada pos dana untuk pembangunan IKN dalam anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN). Menurutnya, alokasi dana pembangunan IKN di tahap awal ada di Kementerian PUPR.
Baca juga: 18 Orang Tewas Terpanggang di Ruang Karaoke Double O Sorong, Polisi Buru Aktor Intelektual
"Terkait IKN ini anggarannya yang ada adalah di Kementerian PUPR. Dan memang diperkirakan kalau fase pertama dibutuhkan dana Rp 45 triliun. Namun, dana ini kan dana secara bertahap tergantung kebutuhan dan progress," ujar Airlangga sebagaimana dilansir dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.
"Jadi tadi saya sampaikan dana itu yang ada di Kementerian PUPR. Dan dana PEN saat sekarang tidak ada tema untuk IKN," tegasnya.
Airlangga menjelaskan, anggaran PEN yang telah diputuskan untuk saat ini sebesar Rp 451,64 triliun. Pengalokasiannya diperuntukkan bagi tiga bidang. Yakni bidang kesehatan Rp 125,93 triliun, bidang perlindungan masyarakat Rp 150,8 triliun dan penguatan ekonomi Rp 174,87 triliun.
Baca juga: Jepang Sediakan Beasiswa Untuk Kuliah S1 Di Jepang, Siswa SMA Yang Tertarik, Cek Syaratnya
"Dari tiga bidang ini tentunya yang ekonomi berkaitan dengan infrastruktur, ketahanan pangan, UMKM, investasi pemerintah dan perpajakan," tambah Airlangga.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana menggunakan sebagian anggaran PEN untuk pembangunan IKN di fase awal tahun 2022. Namun, niat tersebut mendapat kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat.
TNI AD Pindah
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman mengungkapkan, TNI AD akan lebih dulu berpindah ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Dudung merespons pemindahan tahap awal ke IKN pada periode 2022-2024.
"Tahap awal memang nanti akan duluan TNI AD, tetapi kelompoknya atau satuannya masih satuan kecil," ujar Dudung usai memimpin apel gelar pasukan jajaran TNI AD wilayah Jabodetabek di Lapangan Monas, Jakarta.
Baca juga: Begini Proses Seleksi Pengangkatan Tenaga Honorer Jadi CPNS 2022, Wajib Isi Daftar Pertanyaan Ini
Dalam pemindahan tahap awal tersebut, Dudung menjelaskan, TNI AD nantinya akan membentuk Komando Resor Militer (Kodim), satuan Zeni, termasuk satuan operasional.
Meski demikian, Dudung mengatakan bahwa pembentukan satuan operasional dalam tahap awal pemindahan tidak banyak. Terkait pemindahan tersebut, Dudung mengatakan bahwa TNI AD masih menunggu perintah dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengenai penempatan di IKN.
"Yang jelas Kodam sudah melaporkan bahwa sudah dialokasikan beberapa tempat yang nantinya untuk TNI Angkatan Darat," kata Dudung.
Baca juga: Uskup Agung Ortodoks Yunani Elias Tohme Tinggalkan Suriah Usai Dituduh Mencuri Uang
Merujuk Buku Saku Pemindahan IKN, agenda kegiatan pada periode 2022-2024 akan dilakukan pemindahan tahap awal ke Kawasan IKN. Ditunjang dengan pembangunan infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR RI dan perumahan, juga meliputi pemindahan ASN tahap awal. Serta pembangunan dan beroperasinya infrastruktur dasar untuk 500.000 penduduk tahap awal. (tribun network/sen/van/kps/wly)
