Pemuda Katolik Jawa Barat dan Bawaslu Jalin Kerjasama Kepemiluan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM, JAWA BARAT -  Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menyepakati Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) tentang Pengawasan Partisipatif Melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah, S.TP. dan Ketua Pemuda Katolik Komda Jabar, Edi Silaban, Kamis 13 Januari 2022, di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Jabar, Jalan Turangga No. 25, Lengkong, Bandung, Jawa Barat.

“Atas nama organisasi Pemuda Katolik kami ucapkan terima kasih telah tercapainya kerja sama dan penandatanganan MoU ini. Tentu ini komitmen Pemuda Katolik demi menciptakan Pemilihan Umum yang berintegritas dan demokratis” kata Edi Silaban dalam rilis yang diterima POS-KUPANG.COM.

Baca juga: Ketua Umum Pemuda Katolik : Natal Belarasa Allah Perkokoh Persaudaraan Sejati Umat Manusia

Pelaksanaan Nota Kesepahaman, lanjut Edi, mencakup beberapa ruang lingkup seperti di bidang pendidikan, penelitian, pengawasan partisipatif, kajian isu kepemiluan, program pokok pengawasan hingga keterlibatan kader Pemuda Katolik dalam Sekolah Kader Pengawas Partisipatif.

“Kedepan Pemuda Katolik Jabar akan melaksanakan Rapat Pleno untuk membentuk Lembaga Pendidikan Demokrasi sebagai bentuk menindaklanjuti MoU dan sebagai inkubator kader Pemuda Katolik yang konsen pada isu Kepemiluan” tandasnya.

Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah, S.TP. memaparkan kehadiran Pemuda Katolik menjadi energi penting bagi Bawaslu dalam membangun komitmen bersama dalam menghadirkan satu misi mulia. 

Baca juga: Pemuda Katolik NTT Nilai Pembunuhan Astrid dan Lael Pelanggaran HAM

“Kita Bawaslu dan Pemuda Katolik punya misi suci menghadirkan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas. 'ending-nya' demokrasi kita semakin baik. Kenapa harus dikolaborasikan? secara prosedural Pemilu kita boleh dikatakan demokratis tetapi juga banyak catatan” ungkap Abdullah. 

Kontestasi di Indonesia, lanjut Abdullah, masih diwarnai narasi-narasi kebencian, isu sara yang merusak demokrasi.

“Yang harus diwaspadai yaitu populism. Maka tugas kita bersama dalam bingkai demokrasi untuk mendudukkan kaidah demokrasi ini dimana nilainya terinternalisasi yakni satu pengakuan atas semua golongan dan penghormatan semua golongan ini tugas kita bersama” tambahnya.

Baca juga: Terpilih Jadi Ketua Umum Pemuda Katolik, Stefanus Asat Gusma Bawa Tujuh Program Strategis

“Saya kira Pemuda Katolik menjadi resource penting. Hari ini adalah momen bagian membangun komitmen bersama mengawal pemilu. Saya apresiasi atas kehadiran Pemuda Katolik dalam membangun fundamental nilai demokrasi untuk indonesia lebih baik. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir. Komitmen yang kita ikat dengan MoU ini pastikan kita saling support dalam misi suci tadi” tutup Ketua Bawaslu Jabar.

Sementara itu, Ketua Bidang Politik dan Kepemiluan PP Pemuda Katolik, Antonius Beny Wijayanto yang turut mendampingi proses MoU menjelaskan bahwa Pemilu yang berkualitas dan bermartabat sudah semestinya didorong dengan adanya pengawasan partisipatif secara aktif dari masyarakat.

“Maka Pemuda Katolik mengambil inisiasi mendekatkan diri untuk bersinergi dengan Bawaslu sebagai lembaga yang secara undang–undang memiliki porsi untuk melakukan pengawasan pemilu” tegas Beny. 

Baca juga: Pengurus Komda Pemuda Katolik NTT Dilantik, Agus Boli: Siap Lawan Kebodohan & Kemiskinan

Beny membeberkan bahwa tantangan pemilu yang dihadapi ke depan sangat kompleks terlebih dengan akan diselenggarakannya pemilu dan pilkada secara serentak di tahun 2024. Dengan tingginya potensi kerawanan pemilu yang ada maka sudah barang tentu pengawasannya tidak bisa ditumpukan Bawaslu semata. 

“Saya menengarai potensi pelanggaran pemilu utamanya pada politisasi SARA, Hoaks dan politik uang masih begitu kental dan perlu diantisipasi sejak dini oleh semua pihak dan utamanya adalah oleh masyarakat. Pemilu ini sejatinya tidak hanya menjadi kepentingan penyelenggara atau peserta pemilu saja melainkan juga menjadi kepentingan masyarakat itu sendiri.