Berita Pemprov NTT
Wagub NTT Josef Nae Soi Enggan Komentar Soal Semen Kupang
DPRD bisa meminta bantuan kepada pemerintah pusat melalui Menteri BUMN agar adanya langkah dari pemerintah
Laporan Kontributor POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Josef Nae Soi enggan memberi komentar ihwal informasi penutupan Pabrik Semen Kupang.
Diketahui Semen Kupang merupakan pabrik semen pertama di NTT, kini sudah berakhir kejra sama dengan PT Sarana Agra Gemilang (SAG) sehingga pabrik semen Kupang terancam tidak lagi beroperasi.
"Persoalan itu nanti dengan pak Gub (Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat) saja, urusan investasi itu," ujar Wagub Josef singkat ketika dihubungi, Senin 10 Januari 2022 sore.
Baca juga: Begini Penjelasan Pakar Hukum Pidana Undana Kupang Soal Alat Deteksi Kebohongan
Terpisah, Tokoh NTT Raimundus Lema mengatakan dirinya mengaku sempat kaget dengan informasi demikian. Raimundus menyebut, harusnya DPRD, Pemerintah Provinsi
Dia menegaskan DPRD dan pemerintah sebaiknya menggelar rapat dengan para pihat terkait untuk menentukan langkah strategis juga upaya penyelamatan pabrik itu.
Mantan anggota DPRD NTT itu, menjelaskan pabrik ini bisa dijaga sebab memiliki nilai sejarah dan juga perangkat fisik monumental yang tidak boleh hilang.
Baca juga: Uskup Atambua Pimpin Ibadat Launching Album Rohani Lagu Cinta dari Timor
Kalau pun ada kerugian, hal itu merupakan pada ranah bisnis namun lebih dari itu item semen tetap dan menjadi kebutuhan tiap orang.
"Jadi ada satu soal yang harus diperbincangkan ke Pemda provinsi. Ancang-ancang kami sudah tidak kuat, SAG bilang," jelas dia.
Ia menyebut bahwa aset yang dimiliki Pemprov NTT memang 1 persen. Tetapi, nilai aset yang terus ada seperti tanah kini harganya murah berbeda.
Baca juga: DPC FSBDI Kabupaten Manggarai Barat Gelar Aksi Massa Ini yang Jadi Tuntutannya
Dengan saham 1 persen itu juga, sudah menarik investor untuk datang ke NTT.
Baginya, pabrik ini merupakan industrialisasi yang merupakan pabrik bahan kimia dasar.
Dia menegaskan, sekalipun aset pemerintah hanya 1 persen tetapi kewenangan pemerintah juga harus ada didalam itu, dan tidak bisa hanya pasrah dalam keadaan seperti ini.
Baca juga: Prediksi Peruntungan Shio Selasa 11 Januari 2022, Shio Kelinci Tidak Produktif
Dia berujar persoalan ini penting pada hal komunikasi.
Raimundus menyarankan agar pemerintah dan DPRD bisa meminta bantuan kepada pemerintah pusat melalui Menteri BUMN agar adanya langkah dari pemerintah.