Cegah Kebrutalan KKB Papua, Kapolda Papua Minta Warga Lakukan Ini Sebelum Berkebun, Apa?

POS-KUPANG.COM - Upaya untuk memberantas KKB Papua terus dilakukan pemerintah Indonesia.

Selain upaya tersebut pemerintah Indonesia melalui aparat setempat terus mengedukasi masyarakat agar menjaga diri dan keluarga dari KKB Papua.

Salah satunya seperti yang dilakukan Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri.

Melansir Surya.co.id Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri meminta masyarakat waspada supaya tak menjadi korban kebrutalan KKB Papua.

Baca juga: Ternyata Begini Sejarah Terbentuknya KKB Papua Hingga Makin Brutal Lakukan Aksi Teror

Ia bahkan meminta agar warga sipil yang akan berkebun harus melapor dulu ke anggota Polri.

Hal ini dilakukan bukan tanpa sebab.

Tetapi dilakukan menyusul kejadian penganiayaan orang tak dikenal (OTK) saat berkebun.

"Jangan pernah lengah, termasuk saat ke kebun, karena dapat membahayakan jiwa, seperti halnya yang dialami Yatiman Hadi (52) di Dekai yang meninggal setelah dianiaya orang tak dikenal (OTK) saat berkebun," kata Irjen Pol. Mathius Fakhiri di Jayapura, melansir dari ANTARA, Kamis 30 Desember 2021.

Baca juga: KKB Papua Makin Ganas, Ini Sejarah Awal KKB Lakukan Aksi Teror Hingga Telan Korban Jiwa

Menginformasikan diri sebelum berkebun menurut Mathius adalah salah satu langkah untuk mencegah adanya korban lain.

Pihak kepolisian yang bertugas akan memberitahukan ke masyarakat apakah wilayah perkebunan yang dituju aman atau tidak.

BACA JUGA BERITA LAINNYA:

Organisasi Papua Merdeka (disingkat OPM) adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya dan untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Baca juga: Mantan Anggota KKB Papua Bakal Ketemu Jokowi, Tapi Harus Penuhi 1 Syarat Penting Ini, Apa Itu?

Gerakan ini dilarang di Indonesia, dan memicu untuk terjadinya kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang berakibat tuduhan pengkhianatan.

Sejak awal OPM telah menempuh jalur dialog diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera Bintang Kejora, dan dilakukan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua.

Pendukung secara rutin menampilkan bendera Bintang Kejora dan simbol lain dari kesatuan Papua, seperti lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua" dan lambang negara, yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawah Perjanjian New York.

Sejarah

Baca juga: Presiden Jokowi Disebut Ingin Bertemu Eks KKB, Kapolda Papua Ungkap Hal Ini

Selama Perang Dunia II, Hindia Belanda (kelak menjadi Indonesia) dipandu oleh Soekarno untuk menyuplai minyak demi upaya perang Jepang dan langsung menyatakan merdeka dengan nama Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. 

Nugini Belanda (Nugini Barat) dan Australia yang menjalankan pemerintahan di teritori Papua dan Nugini Britania menolak penjajahan Jepang dan menjadi sekutu pasukan Amerika Serikat dan Australia sepanjang Perang Pasifik.

Hubungan Belanda dan Nugini Belanda sebelum perang berakhir dengan diangkatnya warga sipil Papua ke pemerintahan sampai pemerintahan Indonesia diaktifkan tahun 1963.

Meski sudah ada perjanjian antara Australia dan Belanda tahun 1957 bahwa teritori milik mereka lebih baik bersatu dan merdeka, ketiadaan pembangunan di teritori Australia dan kepentingan Amerika Serikat membuat dua wilayah ini berpisah.

OPM didirikan bulan Desember 1963 dengan pengumuman, "Kami tidak mau kehidupan modern! Kami menolak pembangunan apapun: rombongan pemuka agama, lembaga kemanusiaan, dan organisasi pemerintahan. Tinggalkan kami sendiri!.

Nugini Belanda mengadakan pemilu pada Januari 1961 dan Dewan Nugini dilantik pada April 1961.

Akan tetapi, di Washington, D.C., Penasihat Keamanan Nasional McGeorge Bundy melobi Presiden A.S. John F. Kennedy untuk menegosiasikan transfer pemerintahan Nugini Barat ke Indonesia.

Perjanjian New York dirancang oleh Robert Kennedy dan ditandatangani oleh Belanda, Indonesia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Agustus 1962.

Walaupun Belanda menuntut agar rakyat Nugini Barat boleh menentukan nasib sendiri sesuai piagam PBB dan Resolusi 1514 (XV) Majelis Umum PBB dengan nama "Act of Free Choice" (Penentuan Pendapat Rakyat), Perjanjian New York memberikan jeda tujuh tahun dan menghapuskan wewenang PBB untuk mengawasi pelaksanaan Akta tersebut.

Kelompok separatis mengibarkan bendera Bintang Kejora Papua Barat pada tanggal 1 Desember setiap tahunnya.

Tanggal tersebut mereka anggap sebagai hari kemerdekaan Papua.

Menurut laporan Human Rights Watch, Polri berspekulasi bahwa orang-orang yang melakukan tindakan seperti ini bisa dijerat dengan tuduhan pengkhianatan yang hukumannya berupa kurungan penjara selama 7 sampai 20 tahun di Indonesia.

Deklarasi Republik Papua Barat

Protes "Bebaskan Papua Barat" di Melbourne, Australia, Agustus 2012.

Menanggapi hal tersebut, Nicolaas Jouwe dan dua komandan OPM, Seth Jafeth Roemkorem dan Jacob Hendrik Prai, berencana mendeklarasikan kemerdekaan Papua pada tahun 1971.

Tanggal 1 Juli 1971, Roemkorem dan Prai mendeklarasikan Republik Papua Barat dan segera merancang konstitusinya.

Konflik strategi antara Roemkorem dan Prai berujung pada perpecahan OPM menjadi dua faksi: PEMKA yang dipimpin Prai dan TPN yang dipimpin Roemkorem. Perpecahan ini sangat memengaruhi kemampuan OPM sebagai suatu pasukan tempur yang terpusat.

Sejak 1976, para pejabat perusahaan pertambangan Freeport Indonesia sering menerima surat dari OPM yang mengancam perusahaan dan meminta bantuan dalam rencana pemberontakan musim semi.

Perusahaan menolak bekerja sama dengan OPM. Mulai 23 Juli sampai 7 September 1977, milisi OPM melaksanakan ancaman mereka terhadap Freeport dan memotong jalur pipa slurry dan bahan bakar, memutus kabel telepon dan listrik, membakar sebuah gudang, dan meledakkan bom di sejumlah fasilitas perusahaan. Freeport memperkirakan kerugiannya mencapai $123.871,23.

Tahun 1982, Dewan Revolusi OPM (OPMRC) didirikan dan di bawah kepemimpinan Moses Werror, OPMRC berusaha meraih kemerdekaan melalui kampanye diplomasi internasional.

OPMRC bertujuan mendapatkan pengakuan internasional untuk kemerdekaan Papua Barat melalui forum-forum internasional seperti PBB, Gerakan Non-Blok, Forum Pasifik Selatan, dan ASEAN.

Tahun 1984, OPM melancarkan serangan di Jayapura, ibu kota provinsi dan kota yang didominasi orang Indonesia non-Melanesia.

Serangan ini langsung diredam militer Indonesia dengan aksi kontra-pemberontakan yang lebih besar.

Kegagalan ini menciptakan eksodus pengungsi Papua yang diduga dibantu OPM ke kamp-kamp di Papua Nugini.

Tanggal 14 Februari 1986, Freeport Indonesia mendapatkan informasi bahwa OPM kembali aktif di daerah mereka dan sejumlah karyawan Freeport adalah anggota atau simpatisan OPM.

Tanggal 18 Februari, sebuah surat yang ditandatangani "Jenderal Pemberontak" memperingatkan bahwa "Pada hari Rabu, 19 Februari, akan turun hujan di Tembagapura".

Sekitar pukul 22:00 WIT, sejumlah orang tak dikenal memotong jalur pipa slurry dan bahan bakar dengan gergaji, sehingga "banyak slurry, bijih tembaga, perak, emas, dan bahan bakar diesel yang terbuang.

Selain itu, mereka membakar pagar jalur pipa dan menembak polisi yang mencoba mendekati lokasi kejadian.

Tanggal 14 April 1986, milisi OPM kembali memotong jalur pipa, memutus kabel listrik, merusak sistem sanitasi, dan membakar ban.

Kru teknisi diserang OPM saat mendekati lokasi kejadian, sehingga Freeport terpaksa meminta bantuan polisi dan militer.

Dalam insiden terpisah pada bulan Januari dan Agustus 1996, OPM menawan sejumlah orang Eropa dan Indonesia; pertama dari grup peneliti, kemudian dari kamp hutan.

Dua sandera dari grup pertama dibunuh dan sisanya dibebaskan.

Bulan Juli 1998, OPM mengibarkan bendera mereka di menara air kota Biak di pulau Biak.

Mereka menetap di sana selama beberapa hari sebelum militer Indonesia membubarkan mereka.

Filep Karma termasuk di antara orang-orang yang ditangkap.

Tanggal 24 Oktober 2011, Dominggus Oktavianus Awes, kepala polisi Mulia, ditembak oleh orang tak dikenal di Bandara Mulia, Puncak Jaya.

Kepolisian Indonesia menduga sang penembak adalah anggota OPM.

Rangkaian serangan terhadap polisi Indonesia memaksa mereka menerjunkan lebih banyak personel di Papua.

Pada tanggal 21 Januari 2012, orang-orang bersenjata yang diduga anggota OPM menembak mati seorang warga sipil yang sedang menjaga warung. Ia adalah transmigran asal Sumatra Barat.

Tanggal 8 Januari 2012, OPM melancarkan serangan ke bus umum yang mengakibatkan kematian 3 warga sipil dan 1 anggota TNI. 4 lainnya juga cedera.

Tanggal 31 Januari 2012, seorang anggota OPM tertangkap membawa 1 kilogram obat-obatan terlarang di perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Obat-obatan tersebut diduga akan dijual di Jayapura.

Tanggal 8 April 2012, OPM menyerang sebuah pesawat sipil Trigana Air setelah mendarat yang akan parkir di Bandara Mulia, Puncak Jaya, Papua.

Lima militan bersenjata OPM tiba-tiba melepaskan tembakan ke pesawat, sehingga pesawat kehilangan kendali dan menabrak sebuah bangunan.

Satu orang tewas, yaitu Leiron Kogoya, seorang jurnalis Papua Pos yang mengalami luka tembak di leher.

Pilot Beby Astek dan Kopilot Willy Resubun terluka akibat pecahan peluru.

Yanti Korwa, seorang ibu rumah tangga, terluka di lengan kanannya dan anaknya yang berusia 4 tahun, Pako Korwa, terluka di tangan kirinya.

Pasca-serangan, para militan mundur ke hutan sekitar bandara. Semua korban adalah warga sipil.

Tanggal 1 Juli 2012, patroli keamanan rutin yang diserang OPM mengakibatkan seorang warga sipil tewas. Korban adalah presiden desa setempat yang ditembak di bagian kepala dan perut.

Seorang anggota TNI terluka oleh pecahan kaca.

Tanggal 9 Juli 2012, tiga orang diserang dan tewas di Paniai, Papua.

Salah satu korban adalah anggota TNI.

Dua lainnya adalah warga sipil, termasuk bocah berusia 8 tahun.

Bocah tersebut ditemukan dengan luka tusuk di bagian dada. (*)

Berita KKB lainnya

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul WASPADA KKB PAPUA, Irjen Mathius D Fakhiri Wanti-wanti Warga Sipil Lakukan ini Sebelum Berkebun