Berita NTT
906 KM Jalan Provinsi, Persembahan Viktory-Joss Bagi NTT di HUT ke 63 Tahun
906 Kilometer (KM) jalan provinsi di Nusa Tenggara Timur (NTT) akan tuntas dibangun dalam jangka waktu dua tahun.
Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM | KUPANG- 906 Kilometer (KM) jalan provinsi di Nusa Tenggara Timur (NTT) akan tuntas dibangun dalam jangka waktu dua tahun.
Proses pembangunan jalan pada era kepemimpinan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, dan Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi (Victory-Joss) bakal selesai di tahun 2022.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTT, Maksi Nenabu menyampaikan itu kepada wartawan di sela-sela kunjungan Monitoring dan Evaluasi proyek pembangunan jalan dan embung di desa Oenaek, kecamatan Kupang Barat, kabupaten Kupang, Kamis, 2 Desember 2021 lalu.
Maksi menjelaskan, total panjang jalan provinsi 2.650 KM, kondisi jalan yang rusak berat dan rusak ringan pada tahun 2019 sepanjang 906,12 KM dan pada tahun 2020 telah dikerjakan sepanjang 365,03 KM.
Baca juga: Di Penghujung Tahun 2021, 100 Persen KK di Desa Komodo - NTT Nikmati Listrik PLN
Kemudian, lanjut Maksi, pada tahun 2021 sedang dikerjakan sepanjang 585,38 KM dengan skema penganggaran yaitu Pinjaman PT SMI, Pinjaman Bank NTT, Pemberian Hibah Jalan Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
"Seluruh jalan provinsi di NTT yang dijanjikan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, dan Wakil Gubernur, Josef Nae Soi saat kampanye dulu sudah tuntas. Pada tahun 2021 telah dibangun lagi 77 paket jalan sepanjang 585,38 KM yang dibangun menggunakan dana pinjaman PT SMI. Proses tender untuk 76 paket sudah selesai, dan para kontraktor sudah mulai kontrak kerja. Tinggal satu paket jalan provinsi yang masih tender itu di Flores Timur, tetapi dalam waktu dekat sudah mulai dikerjakan," tandasnya.
Proses pembangunan jalan provinsi di NTT yang menggunakan dana pinjaman PT SMI itu dilakukan dengan pendekatan konstruksi yakni dengan Hot Rolled Sheet (HRS)/ jenis campuran beraspal yang menggunakan agregat bergradasi senjang, dan teknologi grading operation (GO).
"Program kita kan kombinasi HRS dan GO, walaupun belum aspal semua tetapi nanti program berikutnya kita tinggal mengaspal yang belum aspal. Dari 906 kilometer itu sampai dengan 2020 kemarin itu kita sudah selesaikan 372.74 kilometer. Jadi untuk 2021, kita sudah programkan 535 kilometer, dan kita tuntaskan," lanjutnya.
Sedangkan 1.743 kilometer jalan merupakan jalan yang baik sehingga, kata Maksi, jika ditambahkan pencapaian tahun 2020 sebanyak 372.74 kilometer maka kondisi jalan yang sudah disentuh menjadi 2.115 kilometer.
Ia mengungkapkan, walaupun tidak semua jalan yang dibangun beraspal, tetapi yang penting bisa meningkatkan kecepatan tempuh, dan menekan waktu tempuh yang dulunya 15 kilometer per jam bisa berubah menjadi 40 kilometer per jam.
"Kita tangani itu tidak semua langsung aspal karena kita keterbatasan anggaran tetapi kita merubah waktu tempuhnya menjadi berkurang. Jadi kita pengerasan, rapikan, ratakan , kecepatan yang tadinya 15 kilometer per jam mungkin sudah bisa 40 kilometer per jam. Sudah bisa lebih cepat walaupun belum aspal" bebernya.
Lebih lanjut Maksi menuturkan, kebanyakan jalan di NTT rusak parah sehingga sulit untuk dilewati. Meskipun bisa dilewati, hanya bisa dengan kecepatan 5 sampai 15 kilometer per jam sehingga bagian yang sulit seperti tanjakan diaspal terlebih dahulu mengingat keterbatasan dana.
"Kita tangani, selesaikan jalan dalam 3 tahun ini, intinya merubah yang tadinya kualitas jalan dengan kecepatan tempuh rendah dan waktu tempuhnya tinggi kita merubah supaya kecepatannya bisa ditambahkan dan waktu tempuhnya berkurang sehingga aktivitas ekonomi masyarakat hidup," urainya.
Menurut Maksi, jika pembangunan jalan di NTT hanya mengharapkan dana APBD maka tentunya tidak cukup walaupun pembangunannya hanya pengerasan. Beruntung, adanya dana pinjaman maka pembangunan jalan di NTT bisa berjalan walaupun tidak semua harus diaspal.
"Jadi janji Gubernur selesai, sehingga nanti tahun 2022 uang yang ada kita tinggal program aspal jalan yang belum aspal tapi semua sudah disentuh dulu. Kondisi kita keterbatasan uang kalaupun kita hanya berharap dengan APBD mungkin tidak bisa ditangani walaupun hanya pengerasan jalan kalau tanpa pinjaman," jelas dia.
Selain pembangunan 77 ruas jalan, dana pinjaman dari PT.SMI juga digunakan untuk pembangunan 22 unit embung kecil, 17 kegiatan SPAM Air Bersih, dan 2 proyek penggulingan air laut menjadi air bersih yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di NTT.
Maksi menjelaskan, 22 unit embung yang akan dibangun tersebar di Kabupaten TTS, TTU, Kabupaten Kupang, Ende, Nagekeo, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Tengah, kota Kupang, dan Malaka.
Embung-embung tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih, air minum, kebutuhan pertanian, dan kebutuhan peternakan.
"Semua kontraktor sudah mulai kerja. Ada 22 embung yang tersebar di kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Malaka, Sabu Raijua, Rote Ndao, Sumba Tengah, Ngada, Ende, dan Nagekeo. Ini embung kecil semua. Lokasi pembangunan ini intinya ada potensi yang bisa dibangun embung. Pembangunan ini untuk mendukung program tanam jagung panen sapi (TJPS), program peternakan, dan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat,” katanya.
Tuntaskan Pembangunan Infrastruktur
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur NTT, Josef Adrianus Nae Soi atau yang dikenal dengan sebutan pasangan Victory-Joss berkomitmen untuk membangun infrastruktur di NTT, khususnya infrastruktur jalan, jembatan dan pengairan di NTT pada daerah-daerah yang menjadi sentra produksi pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata.
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pembangunan NTT di era kepemimpinan Victory-Joss.
Karena, selain sebagai roda penggerak pembangunan, ketersediaan infrastruktur berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Hal inilah yang menyebabkan pembangunan infrastruktur dikategorikan sebagai bentuk investasi dengan tingkat pengembalian ekonomi dalam jangka panjang. Saat ini, di bawah kepemimpinan saya bersama Wakil Gubernur, kami berkomitmen untuk memenuhi ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan dan pengairan di NTT, khususnya pada daerah-daerah yang menjadi sentra produksi pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata, " katanya.
Gubernur Viktor menyebut, prinsip utama dari penyediaan infrastruktur adalah pembangunan yang menyeluruh, tuntas dan tidak boleh setengah-setengah agar tercipta daya ungkit yang berarti bagi kemajuan ekonomi NTT.
Menurut Gubernur Viktor, untuk mewujudkan investasi infrastruktur yang menyeluruh membutuhkan anggaran yang besar, sedangkan di pihak lain, kemampuan APBD NTT sangat terbatas. Oleh karena itu, Pemerintah membutuhkan sumber pendanaan lain melalui pinjaman daerah.
"Pinjaman daerah merupakan suatu keniscayaan untuk investasi infrastruktur sebagai tindakan mengakselerasi pembangunan selama pinjaman dikelola dan diperhitungkan dengan baik segi manfaat serta pengembaliannya, " ujarnya.
Viktor menegaskan, pada Tahun 2021, pembangunan infrastruktur di Provinsi NTT dititikberatkan pada penyediaan prasarana dasar, seperti jalan, jembatan, air bersih dan irigasi di daerah-daerah sentra produksi maupun untuk menunjang pariwisata.
Pembangunan infrastruktur dipusatkan pada ruas jalan penunjang Kawasan Stategis Penunjang Pariwisata Nasional maupun Daerah, penyediaan air bersih di destinasi pariwisata pada 22 Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menitikberatkan penyediaan jaringan air minum dan rehabilitasi Daerah Irigasi di beberapa daerah dalam rangka mendukung penanggulangan stunting dan kemiskinan.
"Terkait dengan penyediaan infrastruktur yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, saya minta untuk disinergikan dengan infrastruktur yang telah disediakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, agar tercipta suatu konektivitas yang menyeluruh serta memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap peningkatan perekonomian daerah dan mutu pelayanan kepada masyarakat, " pungkasnya.
Embung Penkase Penuhi Kebutuhan Air Masyarakat
Pemerintah provinsi NTT melalui Dinas Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun satu unit embung di kelurahan Penkase, kecamatan Alak, kota Kupang.
Kepala Dinas PUPR NTT, Maksi Nenabu mengatakan, progres pembangunan embung Penkase sudah mencapai 30 persen.
Menurut Maksi, progres itu berjalan positif, lantaran penandatanganan kontrak kerja baru dilakukan beberapa bulan lalu tetapi kontraktor sudah mampu bekerja secara baik.
"Bersyukur dalam kunjungan saya kali ini untuk memantau dan monitoring ternyata progres pembangunannya sudah mencapai 30 persen, lebih dari target kita karena baru tandatangan kontrak baru dilakukan beberapa waktu lalu," paparnya.
Maksi menjelaskan, pembangunan tanggul, dan spil way Embung Penkase sudah dilakukan kontraktor, tinggal pembersihan dan pembenahan di bagian dalam embung.
Embung Penkase itu dibangun untuk memenuhi kebutuhan air untuk lahan pertanian, peternakan, dan air bersih masyarakat setempat.
"Embung ini dibangun untuk memenuhi keperluan air bersih masyarakat di sini. Selain itu, air ini akan memenuhi kebutuhan lahan pertanian, dan peternakan masyarakat yang di sekitar lokasi ini," tandasnya.
Ia menambahkan, kapasitas daya tampung embung Penkase mencapai 33.000 m3 bahkan bisa lebih karena luas embungnya mencapai 1.500m2.
"Pembangunan embung akan berakhir sekitar bulan April. Embung ini memiliki daya tampung yang besar sehingga pasti memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat setempat," pungkasnya.
Direksi Proyek PUPR NTT, Yos Djonae mengatakan, pembangunan embung Penkase di atas lahan seluas 1.500 m2 itu sudah berjalan selama dua bulan dengan nilai kontrak sebesar Rp 2,9 miliar.
"Sisa item tanggul, dan spil way kita rapikan. Sama bak penampung air untuk lahan pertanian, manusia, dan hewan kita sedang bangun tetapi karena hujan sehingga bahan belum bisa kita turunkan. Sedangkan genangan sudah selesai, tetapi karena sudah hujan sehingga kita harus bersihkan dulu dasarnya," katanya.
Kepala Dinas PUPR NTT, Maksi Nenabu dalam kunjungan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Embung Penkase itu ditemani Kabid Pembangunan Sumber Daya Air, dan Irigasi, Sonny Tella, dan PPK Embung Wilayah Timor, Yosafat Hamba Djawa.
Capaian gubernur Viktor ini seperti angin segar ketika provinsi NTT memasuki usai ke 63 tahun pada 20 Desember 2021. Usia yang cukup tua, provinsi kepulauan ini masih menyimpan beberapa catatan seperti akses jalan umum yang beberapa tempat masih tergolong rusak.
Komitmen gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur Josef Nae Soi ini juga disebut untuk menunjang sektor pariwisata dan usaha produktif lainnya yang sedang digenjot beberapa tahun terakhir ini. (*)