Wacana Provinsi Kepulauan Flores, Soal Ibu Kota, Aries Sebut Sesuai Hasil Kajian

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oris Goti

POS-KUPANG.COM, ENDE - Wacana pembentukan Pulau Flores dan sekitarnya menjadi provinsi sendiri terpisah dari provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali mencuat.

Gaung pembentukan provinsi Kepulauan Flores sempat redup pasca dibatalkannya kongres III di Kabupaten Ende 2021ini, akibat pandemi Covid-19. Publik tentu bertanya - tanya sudah sejauh mana, wacana ini bergulir.

Ketua Panitia Persiapan Pembentukan Propinsi Kepulauan Flores (P4KF), Kabupaten Ende, Antonius Yohanes Bata, menegaskan semangat memperjuangkan Provinsi Kepulauan Flores tetap hidup.

"Saya rasa semangat dari P4KF ini tetap bergelora. Hanya soalnya kemarin kan eskalasi Covid-19 naik, akhirnya tertunda," ujar pria yang akrab disapa Aries Putra Lawa ini, Senin 1 November 2021 di Ende.

Dia menerangkan, P4KF Kabupaten Ende, selalu berpatokan pada kongres II di Mbay - Nagekeo pada 2015 lalu, bahwa kongres III dilaksanakan di Kabupaten Ende.

Baca juga: Wacana Provinsi Kepulauan Flores Kembali Mencuat, Aries Sebut Flores - Lembata Komplit

Aris menekankan, ada satu soal yang bisa menjadi penghambat pembentukan provinsi Kepulauan Flores yakni ego wilayah, berkaitan dengan letak Ibu Kota provinsi Kepulauan Flores.

Bahkan kata Aries, ego wilayah sudah menjadi persoalan sejak muncul wacana pembentukan provinsi Kepulauan Flores, yakni tahun 1956, sebelum provinsi NTT terbentuk (1958).

Menurutnya, setahun kemudian (1957), sempat ada wacana Ende yang menjadi Ibu Kota. "Tapi itu terhenti. Dan akhirnya tahun 1958  provinsi Nusa Tenggara Timur terbentuk dan Flores masuk didalamnya," kata Aries.

Dia menegaskan, sebenarnya, sudah ada solusi untuk atasi soal ego wilayah, yakni, merujuk pada hasil kongres II di Mbay, penentuan Ibu Kota, berdasarkan hasil kajian lembaga independen.

"Misalnya cari kampus, independen, untuk melakukan kajian. Nanti ditentukan kabupaten mana yang layak menjadi provinsi, itulah ibu kota provinsi kita bersama," ujar Aries.

Sehubungan dengan kajian, lanjut Aries, karena anggaran tahun 2022 mulai dibahas, diharapkan panitia setiap kabupaten membangun komunikasi dengan Pemkab dan DPRD untuk alokasi pembiayaan kajian. (*)

Baca Berita Ende Lainnya