Kurangi Dampak Cuaca Ekstrem , Walhi NTT Minta Pemda Siapkan Sistem Peringatan Dini

Selain itu, perlu  meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi cuaca ekstrim juga menjadi bagian dari pelaksanaan wewenang pemerintah daerah sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Untuk diketahui, sebagaimana amanat pasal 5 UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.  

Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan menyiapkan sistem peringatan dini sesuai dengan Pasal 1 ayat (8) UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana: Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempath oleh lembaga yang berwenang.

Dikatakan, dengan fenomena El Nino dan La Nina yang ditandai dengan musim hujan dan kemarau ekstrim dapat menghancurkan panen bahan makanan, memicu terjadinya inflasi dan menyebabkan tekanan finansial yang berat bagi masyarakat terdampak bencana. 

Karena itu lanjutnya,n berkaca pada bencana awal 2021 yang lalu, Siklon Tropis Seroja yang dipantau mulai terbentuk di selatan NTT, pada 3 April 2021. Siklon ini menyebabkan banjir di beberapa wilayah Nusa Tenggara, Indonesia dan Timor Leste. 

Sebagaimana peringatan dini BMKG, gelombang setinggi 4-6 meter yang berpeluang terjadi di perairan barat Lampung, Selat Sunda, bagian selatan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Pulau Sawu, Kupang, dan Pulau Rote. Daerah pesisir Aceh, Mentawai, Bengkulu, Jawa Tengah, Pulau Sumba, Selat Bali, Selat Lombok,

Dan Selat Alas juga berpotensi mendapat gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter.

Dikatakan peringatan dini ini tidak direspon baik oleh Pemerintah Daerah yang mana hampir di seluruh wilayah di NTT yang terkena bencana terdampak parah karena tidak didukung oleh upaya meminimalisir dampak bencana oleh pemerintah daerah pasca BMKG mengeluarkan peringatan dini.

Berita NTT Lainnya :