Breaking News:

Berita Belu

Pemkab Belu Tingkatkan Koordinasi Untuk Cegah Korupsi

Pemerintah Kabupaten Belu terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif antar OPD

Penulis: Teni Jenahas | Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/TENI JENAHAS
Bupati Belu, dr. Agustinus Taolin, Sp.PD 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Teni Jenahas

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Pemerintah Kabupaten Belu dibawah kepemimpinan Bupati 
dr. Agustinus Taolin, Sp. PD dan Wakil Bupati, Drs. Aloysius Haleserens, MM terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif antar OPD. 

Tujuannya agar terjadi sinergitas dalam upaya pencapaian target-target yang menjadi indikator 
Monitoring Centre for Prevention (MCP) sebagai bagian perbaikan tata kelola pencegahan korupsi. 

Kepada wartawan, Senin 25 Oktober 2021, Bupati Agus Taolin mengatakan, koordinasi, komunikasi menjadi penting agar apa yang dilaksanakan pemerintah dapat diawasi dengan baik. Lewat koordinasi akan diketahui progres pekerjaan di lapangan, keuangan dan masalah yang dihadapi. 

Bupati juga rutin mengontrol kinerja OPD-OPD. Hal ini sebagai wujud komitmen pemerintah untuk memberikan perubahan bagi Kabupaten Belu termasuk meminimalisir tindakan korupsi.

Baca juga: Bupati Belu Tekankan Pimpinan OPD Penyusunan Rencana 

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah daerah supaya meningkatkan koordinasi lintas OPD. Hal ini ditegaskan Kasatgas Korsub Wilayah V, Fresmounth Wongso dalam kegiatan Monitoring Centre for Prevention yang dilakukan secara daring di ruang rapat Bupati Belu, Kamis 22 Juli 2021.

Kata Wongso, indikator MCP yang diberikan KPK yakni Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Dana Desa. 

MCP yang diberikan KPK itu sebgai upaya pencegahan atau tindakan preventif atas penyimpangan atau perbuatan melawan hukum yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. 

Diharapkan kepada pemerintah daerah supaya tingkatkan komunikasi dan koordinasi antar OPD. Sebab, sistem dan kebijakan tidak cukup untuk mencegah korupsi tetapi kuncinya pada manusia. Lewat pengontrolan yang baik dan komunikasi yang intens bisa mencegah tindakan korupsi di lingkungan kerja OPD masing-masing. 

Untuk diketahui, Kabupaten Belu sudah tiga kali berturut-turut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan. Prestasi ini bukan berarti tidak ada permasalahan berkaitan dengan tata kelola keuangan di Kabupaten Belu. (*)

Baca Berita Belu Lainnya

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved