Politisi AS Dorong RUU Baru untuk Memberi Sanksi kepada China atas Masalah Laut China Selatan

Dalam beberapa tahun terakhir, menurut statistik yang tidak lengkap, setumpuk RUU anti-China atau yang relevan dengan China sedang menunggu untuk dimasukkan ke dalam agenda Senat dan DPR, jadi trik semacam ini telah sering dimainkan di kalangan politisi AS, kata Qian.

Sementara Komite Senat untuk Hubungan Luar Negeri mengesahkan RUU tersebut, ketegangan China-AS telah menunjukkan beberapa tanda-tanda mereda, dan ini telah membuat marah kekuatan anti-China di AS, karena mereka cenderung percaya bahwa pemerintahan Biden membuat kompromi.

"Mereka akan memperkuat gerakan anti-China mereka untuk membuat masalah, dan dapat diprediksi bahwa politisi seperti Rubio akan 'membuat lebih banyak tindakan gila' di masa depan," kata Qian.

Upaya sombong

Analis mengatakan RUU itu menunjukkan bahwa politisi seperti Rubio benar-benar bodoh dan sombong tentang isu-isu yang relevan di Asia, dan mereka mungkin tidak mengerti bahwa sebagian besar negara-negara kawasan seperti anggota ASEAN sekarang lebih memilih untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui konsultasi dengan China.

Xu Liping, direktur Pusat Studi Asia Tenggara di Akademi Ilmu Sosial China di Beijing, mengatakan kepada Global Times pada hari Rabu bahwa ASEAN akan mengadakan KTT bulan depan, sehingga langkah politisi AS kemungkinan merupakan upaya untuk menggunakan waktu untuk lebih menyebarkan "teori ancaman China" dan menemukan cara baru untuk ikut campur dalam masalah regional.

“Tetapi ini adalah upaya lain untuk menggunakan hukum domestik AS untuk ikut campur dalam urusan internasional, dan ini tidak akan disambut oleh anggota ASEAN, karena negara-negara kawasan telah mengetahui bahwa tindakan AS hanya akan meningkatkan, bukan meredakan, ketegangan, dan ini bertentangan dengan kepentingan ASEAN," kata Xu.

Baca juga: Konfrontasi di Taiwan, Laut China Selatan Bisa Jadi Perang

Mungkin beberapa negara ingin menggunakan campur tangan AS untuk melayani kepentingan mereka saat bernegosiasi dengan China, tetapi meredakan ketegangan di Laut China Selatan telah menjadi konsensus di kawasan itu.

Negosiasi Kode Etik akan didorong ke depan dengan lancar meskipun ada gangguan eksternal, katanya.

Pemerintah AS juga menyadari masalah penyalahgunaan sanksi. Menurut Reuters pada hari Selasa, pemerintahan Presiden AS Joe Biden pada hari Senin mengumumkan serangkaian rekomendasi untuk mengubah penggunaan sanksi ekonomi untuk menjadikannya alat kebijakan luar negeri AS yang lebih efektif.

Politisi AS yang kecanduan menggunakan sanksi untuk mengintimidasi negara lain sangat bodoh dan arogan. "Apa yang membuat politisi AS percaya bahwa negara mereka lebih tinggi, sah, dan berkualitas daripada negara lain untuk memainkan 'hakim' untuk menghukum orang lain hanya berdasarkan kepentingan dan pandangan sepihak mereka dalam urusan internasional?" kata seorang pakar hubungan internasional yang berbasis di Beijing yang meminta anonimitas.

AS saat ini telah menyalahgunakan sanksi untuk menerapkan kebijakan hegemonik mereka, dan ini menunjukkan bahwa alat dan tindakan yang dapat digunakan AS terbatas.

Kekuatan AS juga menurun, sehingga semakin banyak sanksi yang mereka berikan kepada orang lain, AS akan semakin terisolasi karena negara-negara di seluruh dunia akan mencoba mengurangi ketergantungan mereka pada sistem yang didominasi AS, katanya.

Baca juga: Konflik di Laut China Selatan, Malaysia dan Cina Sudah Siap Perang?

Menyusul tinjauan luas yang diluncurkan tak lama setelah Biden menjabat pada Januari, Departemen Keuangan AS meluncurkan kerangka kerja yang direvisi yang dimaksudkan untuk mengambil pendekatan yang lebih bedah terhadap sanksi daripada metode kekuatan tumpul yang disukai oleh pendahulunya Donald Trump, Reuters melaporkan.

Departemen Keuangan memperingatkan bahwa negara-negara yang mengurangi penggunaan dolar AS dan eksposur ke sistem keuangan AS dapat mengikis efektivitas sanksi, sementara mata uang digital dan inovasi teknologi lainnya juga menimbulkan risiko bagi keberhasilan alat tersebut, kata laporan itu.

Sumber: globaltimes.cn