KKB Papua
Pergolakan KKB Papua Jadi Sorotan Bob Loughman di Sidang Umum PBB, Begini Respon Diplomat Indonesia
Pergolakan KKB Papua yang terus menelan korban jiwa, ternyata menjadi salah satu sorotan di sidang umum PBB, Sabtu 25 September 2021.
lihat foto
POS-KUPANG.COM – Pergolakan KKB Papua yang terus menelan korban jiwa, ternyata menjadi salah satu sorotan di sidang umum PBB, Sabtu 25 September 2021.
Dalam sidang tersebut, Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman melontarkan pernyataan keras dengan menyebutkan bahwa kasus berdarah di Papua merupakan pelanggaran HAM.
Namun sorotan tajam perdana menteri tersebut langsung dibungkam secara tegas oleh Diplomat Indonesia di PBB.
Sekretaris ketiga Perwakilan Tetap RI untuk PBB di New York, Sindy Nur Fitri merepon pula secara sorotan yang dilontarkan PM Vanuatu, Bob Loughman.
Respon sang diplomat Indonesia tersebut seketika membuat sang perdana menteri tidak berkutik. Bob Loughman seakan tak menyangka akan jawaban Sindy Nur Fitri.
Dalam sidang umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat itu, Sindy Nur Fitri bahkan menyerang balik PM Vanuatu dengan pernyataan yang pedas.
Baca juga: Kebengisan KKB Papua di Kiwirok Ternyata Atas Perintah Lamek Taplo, Ini Pernyataan Lengkap Panglima
Sindy geram terhadap sang Perdana Menteri yang terus meminta Komisi HAM PBB datang langsung ke Papua dan mengecek dugaan pelanggaran HAM di Papua.
Sindy Nur Fitri bahkan menandaskan bahwa Papua merupakan urusan dalam negeri Indonesia.
Oleh karena itu, PM Vanuatu tak punya kewenangan untuk mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.
"Vanuatu terus-menerus menggunakan forum ini untuk mengganggu kedaulatan negara lain dan menyerang dengan motif politik yang tidak baik," tandas Sindy sebagaimana dikutip dari akun YouTube MOFA Indonesia, Senin 27 September 2021.
Vanuatu, kata Diplimat Indonesia ini, seolah-olah peduli terhadap isu HAM. Padahal HAM diungkapkan PM Vanuatu merupakan sesuatu yang diputarbalikkan.
“Vanuatu seperti peduli terhadap isu HAM. Padahal HAM yang dipedulikan itu merupakan hal yang diputarbalikkan," tandas Sindy.
Untuk diketahui, PM Republik Vanuatu, Bob Loghman, mengatakan bahwa perkumpulan negara di Pasifik memintar PBB untuk meminta
Indonesia agar perwakilan PBB berkantor di Papua.
Pernyataan Bob Loughman itu dengan aksentuasi isu pelanggaran HAM. Padahal isu itu sengaja dihembuskan untuk kepentingan politik.
Baca juga: Prajurit TNI Tampan ini Tewas Ditembak KKB Papua , Padahal Sedang Jalankan Tugas Kemanusiaan
