Banyak Pimpinan OPD Tak Hadir Sidang Paripurna, DPRD NTT Minta Gubernur Tertibkan

Ringkasan Berita:

• Pparipurna penetapan Perda APBD 2026 di DPRD NTT, banyak pimpinan OPD tidak hadir meski kegiatan dihadiri Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda
• Anggota DPRD Leo Lelo menilai ketidakhadiran para pimpinan OPD mencerminkan etika pemerintahan yang kurang baik 
• Gubernur Melki Laka Lena mengaku kaget dan menjelaskan sebagian OPD sedang mengikuti PIM 2 serta ada benturan jadwal kegiatan.
• Gubernur dan Wakil Gubernur menjadikan ketidakhadiran ini sebagai catatan evaluasi

 

 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Anggota DPRD NTT Leo Lelo menyebut banyak pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak hadir dalam paripurna penetapan Perda APBD tahun 2026, Senin (24/11/2025) di Ruang Sidang Utama DPRD NTT. 

Dalam agenda itu, DPRD NTT menyampaikan pendapat akhir fraksi tentang Raneperda RAPBD tahun 2026. Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma hadir langsung dalam kegiatan itu. 

Paripurna dipimpin Ketua DPRD NTT Emi Nomleni yang didampingi tiga Wakil Ketua. Setalah pembacaan pandangan akhir fraksi dan pidato singkat Gubernur, Leo Lelo meminta kesempatan untuk berbicara dalam forum itu. 

"Ini paripurna, pendapat akhir. Minimal pimpinan OPD hadir. Saya berpikir kedepan Pak Gub, tertibkan. Etika pemerintahan tidak jelas ini," kata Leo Lelo. 

Politikus Demokrat itu menilai secara etika, ada yang tidak baik. Sebab, paripurna itu dihadiri Gubernur, Wakil Gubernur hingga Sekretaris Daerah. Untuk itu, Leo Lelo menyarankan agar dilakukan penertiban. 

Gubernur NTT Melki Laka Lena juga mengaku kaget dengan situasi itu. Dia dan Wakil Gubernur Johni Asadoma telah berdiskusi ketika melihat banyak pimpinan OPD tidak hadir. 

"Kita diskusi juga. Ini bagian dari kita bikin Ukom (uji kompetensi). Catatan juga buat kami. Tadi saya baru omong, kok banyak yang hilang," kata Melki merespons keluhan Leo Lelo. 

Dalam pernyataannya usai paripurna, Melki mengatakan, ada 11 pimpinan OPD sedang melaksanakan PIM 2 luar daerah. Pada paripurna di hari yang sama pagi hari, Melki menyebut masih banyak pimpinan OPD yang hadir. 

"Yang kedua ini mungkin karena pagi sudah tidak ikut acara yang mereka buat kegiatan," katanya. 

Melki mengaku, sebetulnya, penggabungan jadwal paripurna pada satu hari kemungkinan pimpinan harus mengatur waktu. Meski begitu, dia kaget karena hanya sedikit pimpinan OPD atau perwakilan yang hadir dalam paripurna siang hari itu. 

"Karena dipadatkan hari sehingga mungkin mereka punya jadwal di kantor yang buat mereka harus hadir. Pak Wagub sudah ngomel mereka di grup OPD. Tapi ini menjadi catatan untuk kita," ujarnya. (fan) 

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS